Rakyat Geruduk DPRD Wajo, Ini Persoalannya

Wajo, TributeAsia.com-Petani di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan mengeluh. Pupuk subsidi yang biasa digunakan petani terjadi ketidakprofesionalisme pengelolaan pengecer pupuk bersubsidi untuk petani di Wilayah Sabbangparu dan sangat amat susah didapatkan serta terjadinya kasus keterlambatan

Merespons keluhan petani, Ratusan massa melakukan aksi unjuk rasa di DPRD Wajo. Massa mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Wajo mempertanyakan berbagai persoalan tersebut

Salah seorang peserta aksi, Ahmad Muliyadi mengatakan bahwa
“Penderitaan petani sudah lengkap akibat terjadinya ketidakprofesionalisme pengelolaan pupuk bersubsidi ini ditengah pandemi Covid-19,” kata Ketua Cabang HMI MPO Cabang Wajo, di depan Kantor DPRD Kabupaten Wajo, Kamis (25/2/2021).

Pengunjuk rasa meminta kepada DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo agar mencarikan solusi terkait masalah yang terjadi ini, Adapun pernyataan sikap

1. Menuntut kepada penyalur distributor kios Rahayu Hadiwiguna CV agar tepat waktu dalam proses pendistribusian sehingga tidak menurunkan hasil panen sekurang kurangnya telah terpenuhi permintaan sebelum masa penggunaan dilapangan
2. Mendorong proses pengelolaan Pengecer Pupuk bersubsidi yang transparan dan profesional
3. Meminta kepada DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian & Ketahanan Pangan untuk melakukan sidak sebagai langkah konkrit menangani masalah serius tersebut
4. Mendorong Tim Verifikasi dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan penyegaran data
5. Mendorong penambahan agen pengecer resmi pupuk bersubsidi pada Wilayah Sabbangparu sebagai alternative solusi penyaluran yang efektif dan efisien, Tutupnya

Dalam Aksi bela rakyat yang dihadiri 100 petani bersama mahasiswa HMI MPO Wajo maju ini mengungkap berbagai ketidak sesuaian diLapangan dan data Laporan kios agen, terlebih keterlambatan pendistribusian pupuk subsidi menjadi sorotan utama menurut pihak agen yg dihadiri bpk. H.Suriadi mengungkapkan “kesesuaian waktu teken kontrak distributor termasuk penebusannya tidak sesuai dengan musim diwilayah yang kita tangani (Desa otoritas CV. Hadiwiguna rahayu)” demikian alasanya, namun anggota DPRD kab. Wajo tanggap persoalan ini “harusnya persoalan ini diusulkan sebelumnya agar dapat dimasukan dalam kasuistik agar tidak terlambat” pungkas ketua komisi II DPRD Kab.Wajo ( Ir.H.sudirman meru) didampingi anggota DPRD lainya (Haeruddin S.sos, M.Si).

Aspirasi petani kali ini merembat kepada hal teknis dilapangan yg disinyalir ketidak sesuaian pengisian Formulir RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diInstruksikan petugas berwenang mengisi dengan semi permanen (pensil) dilengkapi bubuh tanda tangan ballpoint, hal inilah yg membuat KORLAP Aksi Ukhy Sukirman sekaligus tim riset lapangan menpertanyakan dalam suara aksinya pada pagi Kamis tadi dipelataran DPRD Wajo.