Kota Depok, tributeasia.com–Komisi VII segera jadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai pihak terkait, baik masyarakat profesi, industri, perguruan tinggi, dan mitra lainnya perihal tingkatkan realisasi target bauran energi baru terbarukan (EBT). Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR-RI Mulyanto.
Sebelumnya, Pemerintah berencana membuat Peraturan Presiden tentang Pembelian Tenaga Listrik EBT oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Perpres dibuat dengan tujuan agar harga listrik EBT ini lebih kompetitif. Namun sampai hari ini Perpres belum terbit juga.
“Kalau pendekatannya lambat, sulit Pemerintah dapat mewujudkan target yang ditetapkan. Pemerintah harus lebih berani membuat terobosan agar konsumsi listrik masyarakat beralih dari sebelumnya menggunakan energi fosil, seperti BBM dan batubara, menuju pada sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan dan berlimpah di Indonesia,” ujar laki yang juga jabat Wakil Ketua Fraksi PKS DPRRI.
ingatnya, tentunya pengalihan ini harus tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.
Isu harga energi alternatif ini menjadi isu sentral dalam pengembangan listrik bersumber dari EBT, apalagi ketika harga batubara dan BBM tengah merosot tajam.
“Sementara memaksa PLN untuk membeli listrik EBT tanpa kompensasi yang memadai juga akan membuat BUMN yang hutangnya segunung ini bisa kolaps,” jelas anggota Panja RUU Cipta Kerja ini.
Karenanya menurut Mulyanto, RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang merupakan RUU prioritas tahun 2020 ini, harus menitikberatkan pada perlunya dukungan Pemerintah dalam aspek harga, kemudahan, termasuk soal kelembagaan dalam rangka mendorong pengembangan EBT di tanah air. (Hir.72)
Komentar