Jakarta, TributeAsia.com-Program PTSL tak kunjung selesai di Jakarta Timur DPRD DKI Jakarta akan buka posko pengaduan. Komisi D yang membidangi Pembangunan telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut tuntas keterlambatan penerbitan sertifikat tanah warga.
Rencananya Syahroni SE akan mengumpulkan laporan surat tanah warga dan akan memeriksa berkas kelengkapan PTSL yang telah diberikan kepada RT maupun RW setempat. Dia pun mempertanyakan jumlah sertifikat yang telah diterima warga termasuk yang belum jadi.
” Kemarin saya bilang sama Pak RW nya tolong di tampung semua siapa saja yang membuat sertifikat meliputi kemudian yang jadi berapa, yang belum jadi berapa,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Atas carut marut proses pembuatan sertifikat itu, Syahroni dalam waktu dekat akan memanggil BPN/ATR Jaktim untuk memastikan seluruh warga di Jakarta Timur memperoleh sertifikat tanah. Kata dia, pemerintah telah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk biaya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
” Kenapa dibentuk pansus karena proses pembuatan sertifikat itu dari 100 persen hanya 15 sampai 20 persen yang selesai. Padahal APBD yang diserap 500 miliar. 500 miliar digunakan untuk membuat sertifikat tapi yang jadi hanya sedikit oleh karenanya dibentuk (pansus) untuk menyelesaikan,” tegasnya.
Dihadapan warga serta tokoh masyarakat anggota Fraksi PAN menjelaskan, dia berjanji akan mengawal hingga tuntas permasalahan PTSL hingga tak kunjung diterima warga. Dia menambahkan, bukti serah terima penyerahan surat kelengkapan pengajuan program PTSL harus dimiliki warga.
” Kalau saya tentu saya akan kawal itu (PTSL). Jadi itulah kegunaan dari memiliki anggota dewan mengawal pembangunan,” kata dia lagi.
Selain itu, dia meminta kepada seluruh pengurus RT, RW maupun LMK tingkat Kelurahan di Kecamatan Cakung untuk segera mendatangi posko pengaduan PTSL di Jakarta Timur yang telah dibentuk oleh Komisi D. (Dw)
Komentar