Surabaya, TribunAsia.com – #2019GantiPresiden bukanlah suatu gerakan menyebarkan kebencian, apalagi gerakan makar. Gerakan ini adalah Konstitusional berbasis gerakan moral, gerakan pendidikan politik bagi rakyat Indonesia.
Gerakan yang menjembatani antara permasalahan politik serta ketidakpuasan masyarakat terhadap situasi bangsa dan negara melalui cara-cara konstitusional yang bermuara pada Pilpres 2019 yang konstitusional, peran aktif masyarakat yang tidak puas terhadap situasi yang berkembang sangat perlu di salurkan dan di wadahi melalui cara-cara yang demokratis dan konstitusional.
Dalam beberapa waktu masyarakat kita selalu apatis terhadap politik, karena berbagai kekecewaan pada situasi politik dan perilaku elit politik hal ini perlu di hindarkan agar partisipasi politik masyarakat kembali bergairahn dan di salurkan melalui cara-cara demokratis dan konstitusional.
Dengan gerakan ini terbukti gairah masyarakat terhadap permasalahan politik menjadi positif. Banyak orang yang membeli kaos #2019GantiPresiden dengan uangnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai peduli dan mulai aktif berpolitik, tidak lagi masa bodoh dengan permasalahan politik yang terjadi hari ini.
Gerakan ini bukan untuk mengkotak-kotak an masyarakat, akan tetapi upaya mengajak masyarakat melihat dengan lebih jelas, berbagai fakta yang ada hari ini, yang menjadi alasan mengapa harus kita harus melakukan perubahan dengan ganti presiden secara konstitusional.
Sedangkan proses mengganti presiden tersebut bukan sekarang, akan tetapi di tahun depan, tahun 2019, dengan cara yang sah secara konstitusional, yaitu dengan pilpres.
Gerakan ini bukan gerakan membenci presiden (sekarang), tapi gerakan yang mencintai negri sendiri dan berharap adanya perubahan yang membawa Indonesia menjadi lebih baik.
Gerakan ini juga di bumbui isu ganti sistem yang di tafsirkan serta di belak-belokkan maknanya oleh berbagai pihak yang tidak suka dengan gerakan #2019GantiPresiden, ganti sistem yang di maksud adalah kita sekarang ini sadar atau tidak sadar telah hidup dalam lumpur Liberalisme dan Kapitalisme yang parah, hingga menyeret bangsa kita pada situasi terpuruk dalam berbagai hal utamanya ekonomi.
Kesejahteraan rakyat bahkan kedaulatan bangsa, kami berkesimpulan sudah saatnya kita kembali kepada Sistem Demokrasi Pancasila yang menjadi kesepakatan bangsa yang di sahkan pada (18/8/45) dan di berlakuakan kembali melalui Dekrit Presiden (5/7/59), Demokrasi Pancasila itu adalah perjanjian kuat dan luhur para pendiri bangsa yang terdiri dari serta mewakili seluruh elemen bangsa Indonesia.
Perjanjian agung dan luhur itu yang selama ini belum pernah terlaksana karena kita abaikan dan tinggalkan dan akhirnya perjalanan bangsa kita mengembara tak tentu arah hingga terombang ambing dan terjebak pada kehidupan Liberalisme dan Kapitalisme seperti sekarang ini.
“Jadi, sekali lagi kami tegaskan sistem yang kita maksud adalah Demokrasi Pancasila penjelasan mengenai Demokrasi Pancasila secara lebih gamblang akan di susulkan melalui video oleh Sekretaris sekaligus tim media saudara Agus Maksum,” singkat relawan.
Melalui press release yang diterima TribunAsia.com acara deklarasi relawan #2019GantiPresiden Jatim, yang dilakukan pada hari Minggu, 26 Agustus 2018 dan bertempat di Tugu Pahlawan Surabaya.
Adapun dalam deklarasi #2019GantiPresiden pada hari Ahad akan dihadiri oleh Neno Warisman, Ahmad Dhani dan Ustadz Haikal Hasan Baras. (Dw)
Komentar