Kemendagri Mengebiri Hak Penyandang Disabilitas

Jakarta, Koalisi OPD Jakarta bersama Koalisi OPD Pokja implementasi UU Penyandang Disabilitas Menolak Saran Fasilitasi Kemendagri atas Raperda Disabelitas.

Koalisi Disabilitas menyuarakan penolakan itu dengan mengadakan aksi demontrasi didepan Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat, (2/9/2022).

Aksi demontrasi yang diikuti oleh berbagai organisasi Disabilitas. Persatuan Tuna Netra Indonesia ( Pertuni), Gerakan Tuna Rungu Indonesia ( Gerkatin), Perhimpunan Jiwa Sehat ( PJS), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Koalisi Nasional Pokja Disabelitas. Korlap aksi, Ketua Pwrtino Ajar Sudrajat mengajak masyarakat berfikir dan bertindak untuk menolak kesewenangan Kemendagri.

” Koalisi Disabelitas datang tidak dengan membawa senjata. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi menggugat Kemedagri saran fasilitasi Perda Disabelitas Jakarta, “kata Ajat.

Dalam pres release yang di sebarkan pada wartawan Kolasi menjelaskan alasan penolakaan.

1. Kemendagri mengubah dan membatasi skema konsesi (potongan harga) bagi kelompok Disabelitas untuk bidang pajak kendaraan bermotor dan kredit perumahan rakyat. Padahal pemungutan pajak pada bidang tersebut bagian kewenangan pemerintah daerah.
2. Kemendagri membatasi konsesi ( potongan harga) hanya untuk layanan atau aset yang dikelola Pemda
3. Kemendagri membatasi pemberian beasiswa pendidikan
4. Pemotongan kuota pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda bagi UKM yang dimiliki sisabelitas.
5. Pemotongan layanan rehabilitasi harian ( day care)
6. Penerapan pasal pasal karet yang memunculkan kata ” Dapat” Sehingga jaminan Disabelitas menjadi pilihan. Dengan enam poin itu Koalisi Disabelitas menuntut kemendagri
7. Menarik hasil saran fasilitasi terhadap Raperda DKI
8. Memperbaiki subtansi Raperda DKI disabelitas dan mengembalikan pasal esensial yang menjadi aspirasi diabelitas.
   3.Melibatkan di sabelitas dalam proses fasilitasi Raperda DKI secara aktif.
   Penghujung demontrasi, Korlap aksi, Ajat Sudrajat, meneriakkan,

“Cabut dan tolak saran fasilitasi Kemendagri terhadap Raperda DKI tentang Disabelitas” Pungkas Ajat.