Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi unjuk rasa didepan istana negara dan DPR RI, Jakarta. Unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana pemerintah yang akan kembali menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM.
Ketua Umum Korps HMI Wati (Kohati) Pengurus Besar HMI, Umiroh Fauziah mewakili suara perempuan Indonesia menyampaikan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM sama sekali tidak memihak kepada rakyat Indonesia.
” Menaikkan harga BBM sama dengan menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat. Apa lagi perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19,” ujar Umiroh, Senin (29/8/2022).
Tidak hanya itu, menurutnya, naiknya harga BBM akan menimbulkan efek domino dan kemiskinan yang semakin meningkat. Serta upaya negara untuk menumbuh kembangkan sektor UMKM akan terhenti. Lanjutnya, bukan tidak mungkin pengangguran semakin merajalela akibat PHK dimana-mana.
Oleh karena itu, Umiroh menambahkan langkah yang semestinya diambil pemerintah adalah fokus pada kebocoran subsidi yang selama ini terjadi. Sehingga alokasi subsidi BBM tidak tepat sasaran.
“ Subsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat kalangan tidak mampu, pada kenyataanya lebih banyak dinikmati oleh kalangan elite misalnya penggunaan solar subsidi di industri pertambangan. Jadi ada kebocoran subsidi yang terjadi selama ini yang membebani APBN kita,” kata Umiroh.
Saat ini, menurut Umiroh dengan mengacu pada data survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik, BBM subsidi seperti solar dan pertalite. Persentase penggunaan untuk masyarakat yang berhak menerima hanya 20% sisanya dinikmati oleh orang-orang mampu.
“Jadi saat ini tugas pokok bagi pemerintah adalah memastikan pengalokasian subsidi BBM tepat sasaran. Bukan dengan menaikkan harga BBM karena hal itu akan semakin membebani masyarakat kalangan tidak mampu,” tandas Ketum Kohati. (Dw)
Komentar