oleh

KNPI Minta Polri Tetapkan James T Riady Sebagai Tersangka Kerumunan Waterboom

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TributeAsia.com- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pratama, mendesak polisi untuk menetapkan James Riady sebagai tersangka yang menimbulkan kerumunan

Pasalnya dibukanya Waterboom Lippo Cikarang selain mengakibatkan kerumunan orang juga abai terhadap protokol kesehatan Covid-19.

“Kami meminta polisi untuk segera menangkap pimpinan Lippo Group. Kami berharap polisi segera memeriksa dan menetapkannya sebagai tersangka,” kata Haris kepada wartawan, Kamis (14/1/2021)

Menurut Haris, Waterboom Lippo Cikarang merupakan milik Lippo Group dan hanya mencari keuntungan sebesar-besarnya di tengah pandemi vovid- 19 tanpa memperhatikan protokol kesehatan seperti anjuran pemerintah Republik Imdonesia.

“Lippo Group hanya mementingkan bisnis semata dengan membuka wahana. Padahal, pemerintah secara tegas melarang adanya kerumunan massa di tengah pandemi,” ujar Haris

“Kenapa bisa menimbulkan keramaian, karena ada diskon gila-gilaan tiket masuknya itu yang tadinya Rp 95 ribu menjadi Rp10 ribu. Itulah yang akhirnya bikin orang antusiasi ke waterboom Lippo Cikarang itu. Dan itu dijualnya lewat online,” dikatakan Haris

Dijelaskan lagi, pemilik Waterboom Lippo Cikarang bisa dijerat dengan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Seperti halnya Habib Rizieq Shihab yang menimbulkan kerumunan massa di Petamburan dan sejumlah tempat lainnya.

Dikatakan Haris, KNPI akan melakukan unjuk rasa di depan Waterboom Lippo Cikarang jika polisi belum memeriksa dan melakukan penangkapan.

“Polisi harus segera menangkapnya, jika tidak KNPI akan melakukan unjuk rasa di semua tempat yang dikelola Lippo Group termasuk waterboom tersebut,” ucap Haris

Sebelumnya diketahui Polsek Cikarang Selatan sudah memeriksa manajemen Waterboom Lippo Cikarang

Kata Ike dan salah satu manager tiketing, mengatakan dirinya dimintai keterangan terkait dengan kerumunan dan Polisi menerapkan pasal 93 Undang-undang nomor. 6 Tahun 2008.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *