oleh

Revolusi Akhlak atawa Akhlak Revolusi

Iklan Asia Mas Tour and Travel

 

Syahrul Effendi Dasopang

Habib Rizieq Syihab (HRS) pulang ke Indonesia. Pulang bukan sembarang pulang. Pulang membawa motto, tema dan agenda: Revolusi Akhlak.

Motto ini mengingatkan motto Jokowi pada periode pertama: Revolusi Mental. Sama-sama membawa kata kramat: revolusi. Cuma bedanya, Jokowi mengimbuhkan dengan kata mental. Sedangkan HRS, mengidofahkan dengan kata, Akhlak.

Sebetulnya ada beda. Akhlak itu watak, karakter atau perangai. Sedangkan mental, yaitu jiwa atau sikap batin. Akhlak terlihat. Adapun mental, baru terlihat jika sudah diuji. Tapi ya…apa perlu mengkontraskan perbedaan tersebut. Orang maksudnya sama. Mau sama-sama ada revolusi. Perubahan besar dan cepat.

Kalau revolusi mentalnya Jokowi sudah berlalu bersama periode pertamanya yang berisik dengan isu cebong vs kampret. Lantas revolusi akhlak HRS, masih harus kita tunggu wujudnya seperti apa. Tapi mengejutkan juga, bila HRS gunakan kata revolusi. Orang-orang kiri musti gelisah tak karuan jika mantra eksklusif mereka dipakai-guna oleh HRS yang berada di sebelah kanan dari podium.

Biarlah. Istilah dan kata itu kan pada dasarnya bukan monopoli siapa pun. Jadi orang kiri diharap jangan uring-uringan. Malahan kalau bisa, dirayakan.

Sekarang yang jadi soal, jika yang dibayangkan HRS soal revolusi akhlak, hanya sekedar perubahan perilaku dan perlakuan tidak diskriminatif dari pihak pemerintah. Atau sekedar bahwa istilah revolusi akhlak dapat dihubungkan dengan Nabi Muhammad Saw. Seperti beliau katakan di Detik.com.

“Nah ini yang saya maksud perlu kita melakukan revolusi akhlak. Yang kemarin tidak adil besok wajib adil. Yang kemarin suka bohong besok tidak boleh lagi bohong. Yang kemarin ingkar janji besok tidak boleh lagi ingkar janji. Yang kemarin terlanjur khianat besok wajib jaga amanat. Setuju tidak?” kata HRS. ( https://news.detik.com/berita/d-5251500/habib-rizieq-kami-siap-dukung-pemerintah-kalau-lakukan-revolusi-akhlak)

Kalau hanya sekedar itu, rasanya tema besar nan mewah, yaitu revolusi akhlak, bisa-bisa berlalu cepat seperti nasib revolusi mental Jokowi, karena tiadanya konsepsi yang formulatif. Tapi itu sih hak HRS.

Saya sendiri pun, harus hati-hati membicarakan soal akhlak ini. Karena selain berat, dan neraca ukurnya pun sungguh berat. Ini seperti kisah dulu yang pernah seru tentang siapa yang pancasilais dan siapa pula yang belum pancasilais. Bukan maksud saya di sini ada kaitannya tentang siapa yang boleh jadi benchmark Yang Berakhlak.

Tapi kalau pun mau diobjektifkan gerakan revolusi akhlak ini, marilah dimulai dari elit, terutama elit pemerintah, seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati hingga Pak Kades. Tentu saja. yang kita maksudkan adalah Akhlak Terhadap Rakyat.

Dimulai dari yang sudah pasti dan jelas, yaitu memenuhi segera hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Walaupun UUD ini sudah diperbaharui alias diamandemen sebanyak empat kali.

Misalnya seperti amanat preambule UUD 1945: membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa… (Preambule UUD 1945)

Atau seperti yang termaktub dalam batang tubuh UUD.

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2)

Lain lagi pasal 28D yang menyatakan:
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 31:
(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 34:
(1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Jadi, itu semua harus dipenuhi. Jangan jadi macan kertas. Memenuhi tuntutan konstitusi itu, terhadap rakyat, itulah revolusi akhlak yang objektif dan mendesak saat ini. Sebab apalagi neraca yang paling andal dalam soal urusan kita dalam hubungan pemerintah dengan warga, selain UUD itu. Memenuhi tuntutan konstitusi itu segera dan sepenuh mungkin, sudah tentu berakhlak.

Kalau sudah begitu, mungkin Soekarno yang sangat gandrung dengan mantra revolusi, jika masih hidup tentu akan bersorak girang sambil berkata dengan lantang: ini baru akhlak revolusi Indonesia! SED

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *