oleh

Halusinasi Akut adalah Jakarta Juara Dunia, tapi ada yang kekeuh menyebutnya amburadul

Iklan Asia Mas Tour and Travel

 

Satu bulan terakhir Jakarta menyabet 2 penghargaan bergengsi, dari ITDP untuk transportasi berkelanjutan dan dari Kominfotik untuk layanan publik berbasis tehnologi informasi. Beberapa bulan sebelumnya Pemprov DKI Jakarta juga meraih 9 penghargaan di ajang Public Relation Indonesia Award.

Jakarta juara dunia dalam sustainable transportation award karena dianggap memiliki progres paling baik dalam mengembangkan transportasi kota yang berkelanjutan melalui program integrasi antarmoda transportasi publik yang terus dikembangkan. Dalam setahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta dinilai berhasil hadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan mutu transportasi di Jakarta. Di antaranya, perluasan jalur dan penambahan fasilitas sepeda, revitalisasi halte dan trotoar, penataan fasilitas pejalan kaki di kampung-kampung, dan integrasi berbagai moda transportasi publik. Upaya ini membuat Jakarta berhasil mengalahkan puluhan kota besar dunia lainnya, seperti Auckland, Bogota, Buenos Aires, Charlotte, Frankfurt, Moscow, San Francisco dan Sao Paulo.

Tahun ini Jakarta juara dunia, setelah tahun lalu menduduki posisi runner up. Mas Anies mengatakan kemenangan itu adalah milik warga Jakarta atas upaya kolaborasi dari banyak pihak.

Jakarta juga meraih juara pertama dalam kompetisi nasional program Indonesia Enterpreneur Tehnologi Informasi Komunikasi atau IdenTIK tahun 2020 yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Aplikasi yang dikembangkan Pemprov DKI Jakarta, JAKI, menang untuk kategori layanan publik. Ide JAKI sebagai super apps dianggap orisinil karena menjadi collaborative eco system, tempat kolaborasi semua sektor.

Teman-temam bisa unduh aplikasi JAKI dan memanfaatkan layanannya. Bisa untuk lapor pengaduan, maupun untuk cek segala macam informasi penting di Jakarta termasuk pantau banjir dan pantau CCTV. Super keren.

Atas kemenangan ini, aplikasi JAKI akan mewakili pemerintah Indonesia pada ajang ASEAN ICT Awards 2020 yang akan diselenggarakan di Malaysia.

Selain 2 penghargaan itu, kita juga mencatat puluhan penghargaan yang diraih Jakarta selama masa pemerintahan Anies Baswedan. Termasuk di dalamnya yang sangat penting adalah diraihnya status WTP dari audit BPK untuk 3 tahun berturut-turut, hal yang tak bisa dicapai oleh pemerintahan sebelumnya.

Maka aneh bagi kita ketika tiba-tiba Megawati menyebut Jakarta sebagai amburadul. Apalagi setelah tahu bahwa pernyataan Bu Mega adalah respon dari sebuah hasil riset UNJ tentang Kota Ramah Mahasiswa yang sejatinya tak sedang bicara tentang pemerintah kota an sich. Tapi berkisah tentang kesenjangan pendidikan Indonesia.

Ada 5 hal yang dipakai sebagai kriteria kota ramah mahasiswa menurut peneliti UNJ. Yaitu 1. Jumlah minimal Universitas terakreditasi A, 2. Tingkat keamanan kota, 3. Biaya hidup, 4. Kesempatan kerja, 5. Daya tarik pengunjung. Tak jelas bagaimana cara Tim Peneliti memberi nilai pada setiap indikator dan kemudian bagaimana membuat nilai kumulatif. Saya juga tak dapat dokumen lengkapnya. Yang jelas mereka meletakkan Semarang sebagai nomor 1, kemudian Medan dan Makassar sebagai paling buncit.

Dari 5 kriteria di atas, berapa urusan yang sejatinya jadi kewenangan Pemerintah Kota sehingga pantas disebut berantakan? Jumlah universitas berakreditasi A adalah urusan Pemerintah Pusat cq Kemendikbud. Tingkat keamanan kota adalah urusan Kepolisian. Biaya hidup, kesempatan kerja, daya tarik mengunjungi kota — ada yang jadi kewenangan pusat, ada yang kewenangan daerah. Tak ada satu kewenanganpun yang ada dalam kendali penuh pemerintah kota.

Lah kok bisa kesimpulan yang diambil Bu Mega: Jakarta amburadul. Kok ya gampang sekali bikin statemen tanpa data dan alasan yang kuat. Main “wis pokoke”. Kalau orang biasa sih bisa dimaklumi, lah Bu Mega kan tokoh bangsa. Mantan Presiden lagi.

Disitulah kita yang pernah belajar metolodogi riset merasa sedih. Sebab ujung persoalan dari kriteria-kriteria yang dinilai itu, ya sebenarnya lebih banyak merupakan kewenangan Pak Jokowi sebagai presiden dan PDIP tentunya sebagai partai berkuasa.

Lucu kan? Tapi nyata 🙂.

Tatak Ujiyati
(catatan pagi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *