oleh

Investasi PLTU Jepang Ancam Kesehatan dan Ekonomi Warga Indramayu

Iklan Asia Mas Tour and Travel

 

Jakarta, TributeAsia.com- Di saat ribuan warga turun ke jalan dan berjuang untuk melakukan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19 yang belum tuntas di Indonesia, Presiden Joko Widodo lagi-lagi tak menemui rakyatnya, Jum’at (23/10/2020).

Ia justru mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas kerjasama di bidang perekonomian dan perluasan investasi perusahaan Jepang di Indonesia.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyebut, pertemuan antara PM Jepang dan Presiden Jokowi menjadi kesempatan untuk mengenalkan UU Cipta Kerja yang banyak ditolak rakyat.

Pada saat membahas kesepakatan kerjasama, satu di antaranya soal kesehatan kawasan dan ketahanan ekonomi, justru dua krisis tersebut sedang menghantam warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Jawa Barat. Kesehatan dan ekonomi warga semakin terancam dengan rencana pembangunan PLTU Indramayu 2. PLTU Indramayu 2 berkapasitas 2×1.000 MW akan didanai oleh Japan International Corporation Agency (JICA) dan berada tidak jauh dari PLTU Indramayu 1.

Hari Rabu (21/10), warga Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu yang tergabung dalam Jaringan Tanpa Asap Batu Bara Indramayu (JATAYU) mendatangi Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia di Jakarta Pusat. Warga memberikan surat kepada Perdana Menteri Jepang dan memintanya menghentikan pendanaan terhadap proyek PLTU Indramayu 2 berkapasitas 2×1.000 MW. Proyek ini merupakan bagian program kebijakan energi nasional 35.000 MW.

Rodi, perwakilan warga dari Blok Pulo Kuntul, Desa Mekarsari, Indramayu, dalam surat yang disampaikan ke Kedubes Jepang hari ini menceritakan tentang kondisi ekonomi warga desanya yang menurun sejak kehadiran PLTU I. Ia khawatir, kehadiran PLTU II justru akan semakin memperburuk kualitas hidup mereka.

“Kami merasa keberatan jika ada penambahan pembangunan PLTU 2. Berdasarkan pengalaman, kehadiran PLTU I yang sudah beroperasi dan berdampak kepada mata pencaharian kami, baik sebagai buruh tani, petani dan juga nelayan tradisional, selain itu dampak abu batu bara menyebabkan kematian dan gagal panen, salah satunya pohon-pohon kelapa yang ada di lima kecamatan, yakni Sukra, Patrol, Anjatan, Kandanghaur dan Bongas. Saat ini tidak hanya dirasakan di lima kecamatan, tapi juga di kecamatan yang lain mulai merasakan kematian pohon kelapa,” tutur Rodi.

Penurunan hasil panen yang dialami warga Indramayu ini lantas menyulitkan buruh tani yang mencari lahan garapan.

“Pembangunan PLTU 2 ini akan menyebabkan pencemaran udara dan rusaknya lahan pertanian. Dengan kehadiran PLTU 1 saja, pohon-pohon kelapa mati semua, para nelayan kehilangan mata pencaharian. Itu baru dari dampak adanya PLTU 1 bercerobong satu. Bagaimana dengan ditambah dengan PLTU 2 yang mempunyai kapasitas besar,” ungkap Domo, perwakilan warga dari Blok Pilangsari.

Sementara itu Wahyudin Iwank, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Jawa Barat meminta PM Jepang Suga untuk membatalkan kerjasama pendanaan bagi pembangunan PLTU 2 Indramayu.

“Rencana pembangunan PLTU Indramayu 2 sudah tidak relevan lagi, rencana pemerintah ini tidak baik untuk pengadaan listrik karena kondisi PLN yang terus mengalami kerugian, sehingga akhirnya utang ini akan menjadi beban negara. Presiden Jokowi harus bertindak selamatkan rakyat sekaligus mengarahkan investasi pada energi bersih di jaringan yang tidak over kapasitas seperti di Grid Jawa-Bali,” ujar Iwank.

Dalam suratnya, warga JATAYU juga menyampaikan adanya pelemahan gerakan penolakan warga dengan dalih pandemi Covid-19, padahal aktivitas pembangunan PLTU juga tak dihentikan meski para pekerja bukan merupakan warga lokal.

Melanjutkan itu, Dwi Sawung, dari Eksekutif Nasional WALHI mengatakan, “Jepang harus berhenti mendanai pembangunan PLTU di Indonesia atau di bagian manapun di dunia. Pembangunan PLTU Indramayu 2 yang akan didanai jepang akan merusak lingkungan dan menghilangkan ruang hidup masyarakat yang menggantungkan hidup di sana dan secara global akan menambah emisi karbon,” kata dia. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *