oleh

Intrik Politis RW 02 Hebohkan Pilkada Kota Depok 2020: Faksi Pradi-Afifah Ikut Campur

Iklan Asia Mas Tour and Travel

 

Kota Depok, tributeasia.com–Kisruh hasil pemilihan Pengurus Rukun Warga (RW) 02, Kelurahan Jati, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat akhirnya antiklimak. Ketua RW 02 Supandi yang sebelumnya, didukung beberapa ketua rukun tetangga (RT) deklarkan mundur.

Malah, sengkarut ini terseret pada ofdugaan bahwa Lurah Jatijajar tak bersedia akui hasil pemilihan Ketua RW ini terbawa-bawa asumsi bahwa dia keberpihakan pada para kandidat Pilkada Kota Depok, 9 Desember 2020. Tuduhan ini tak didasari Bukti 

Sekira 36 warga dari tiga rukun tetangga (RT) yang kontra pemilihan Ketua RW 02 Supandi mendatangi Lurah Jati Jajar Sugino untuk sampaikan penolakannya. Pasalnya, sebut Yusup pengukuhan Ketua RW 02 tersebut dinilai dilakukan secara sepihak, tanpa ada pemberitahuan ke RT 3, RT 4, dan RT 6.

“Kami keberatan atas keputusan tersebut, karena dilakukan secara sepihak,” kata Yusup, usai menyampaikan keberatan di Kantor Kelurahan Jatijajar.

Sengkarut ini mengundang empat legislator Komisi A DPRD Kota Depok kunjungi Kantor Kelurahan Jatijajar yaitu Ketua Komisi A , Hamzah dari Fraksi Gerindra, Ikravany Hilman, Nurhasim, dan Abdul Hamid dari Fraksi PDIP, Golkar, dan PKB-PSI. 

Menjawab hasil inspeksi mendadak (sidak) ini Hamzah menjelaskan kekisruhan tersebut sudah selesai dan masyarakat kembali bersatu.

“Sudah klir dan kembali bersatu masyarakat,” jawab Hamzah singkat, Selasa (20/10/2020). 

Informasi yang dikumpulkan tributeasia.com, di hari Senin (19/10) Komisi A ada kunjungan kerja (kunker) kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor sekira pukul 09.00 – 11.00 WIB.  Seusai kunker inilah keempat komisioner itu inisiatif sidak ke Jatijajar.  

Dijelaskan Ikravany Hilman, mendatilkan. “Iya datang sebagai Komisi A. Habis kunjungan di Kota Bogor kita ke Lurah Jatijajar. Waktu sedang ramai-ramai warga di sana. Ketemu juga dengan warga tersebut  di kelurahan,”. 

Sebut Ikra, bersama sejawat, dirinya ambil alih memimpin pertemuan warga yang kontra dan pro Supandi.

“Pertemuan kami yang pimpin di Kelurahan ketika ketemu warga, lurah dan pihak Ketua RW 02. Hasil dialog kemarin akhirnya proses pemilihan itu diakui dari kelompok Pak Yusup dan para pihak terutama yang keberatan pada Pak Supandi,  yaitu kelompok Pak Yusup,” ungkapnya. 

Ikra sebut, Lurah Sugino dinilai tak pandai mengelola konflik. Seharusnya, sebagai aparat pemerintahan Kota Depok, Lurah Sugino semestinya dapat menginterpretasi dan menerapkan perda. Jika menurut lurah pemihan sah maka tidak semua komplain harus diterima. Maka Lurah harus menjelaskan kepada yang komplain.

“Bahwa Lurah harus menentukan putusan apakah pemilihan Ketua RW 02 sesuai dengan perda atau tidak. Bahwa pemilihannya itu sudah sesuai dengan Perda. Seharusnya Lurah harus mengesahkan. Kok dikembalikan kepada panitia pemilihan. Akhirnya jadi ribut,” sebutnya.

Ikravany pertanyakan mengapa ketika ada perbedaan sikap kelompok warga Lurah Jatijajar mengembalikan kembali polemik ini kepada warga sehingga timbulkan kekisruhan. 

Perda tersebut yaitu Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). 

Namun, sidak empat Komisioner A ini mengundang tanya sejumlah warga. Mengapa yang datang  hanya politisi dari parpol pengusung Paslon 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia. Sedangkan anggota Komisi A dari fraksi parpol pengusung Paslon 02 Mohammad Idris-Iman Budi Hartono tak menyertai. 

Merespon pertanyaan ini, anggota Komisi A Fraksi PKS Imam Musanto menjelaskan seusai kunker ke Diskominfo Kota Bogor rombongan Komisi A DPRD Kota Depok berpencar. Imam kembali ke Bamus DPRD Kota Depok. 

Mengenai sidak ke Kelurahan Jatijajar ini, Imam akut tak ada agenda komisi dan pemberitahuan kepada pihaknya.  

“Tanpa ada pemberitahuan kepada saya langsung dan tidak ada pula pemberitahuan di grup (WA) komisi A untuk sidak ke jatijajar. Dalam rangka apa kunjungannya kita tidak tahu. Jika ada agenda semestinya ada pemberitahuan,” ungkapnya. 

Lanjutnya, Iman tidak mempermasalahkannya lantaran kegiatan tersebut adalah hak prerogatif Ketua Komisi A. Walaupun secara etis dia menilai perlu diberitahukan.

“Gak apa-apa Bang Haji Hamzah dan kawan-kawan ke sana. Kalau secara pribadi saya tidak apa-apa. Yang penting hasil sidaknya ada yang sangat krusial. Sehingga mereka harus sidak. Saya biasa aja. Gak terlalu kecewa,” ujarnya. 

Bagi Iman,jika faksi politik pengusung Paslon 02 Mohammad Idris-Imam Budi Hartono disertakan maka, masalah akan bersih dan dapat menetralisir asumsi tertentu. Alasan inilah, Iman menyayangkan mengapa tiada pemberitahuan tentang sidak kemarin.

“Hasil sidak kemarin perlu kami berkumpul untuk membahas hasil sidak apa yang memang jadi temuan misalnya, ada temuan pelanggaran kode etik lurah, pasti akan kita follow up. Biasanya dalam seminggu akan ada pertemuan pembahasan di komisi,” katanya.

Ada pemberitaan bahwa Bawaslu Kota Depok sudah merespon dan menyelidik kekisruhan ini bahwa ada unsur politik. Juga Parpol Faksi Paslon 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia akan melaporkan Lurah Jati Jajar. 

Namun sudah tiga hari belum ada pihak yang melaporkan ke Bawaslu. Diduga, permainan rumor ASN terlibat politik Pilkada hanya iselapan jempol belaka. (hir.72).

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *