Sejatinya banyak yang hendak di evaluasi dari pemerintahan Jokowi ini. Namun penulis fokus evaluasi pada pola komunikasi dalam pemerintahan.
Pola komunikasi saat ini sangat memperihatinkan, para menteri kabinet tidak sinergi dengan menteri yang lainnya.
Mengakibatkan publik menilai penyampaian informasi di publik tidak tercapai.
Gejolak demontrasi terjadi di berbagai daerah seharusnya peran pembantu presiden bisa menangkap hal ini dengan memberikan tanggapan-tanggapan ke pada masyarakat.
Kekinian,
sumber informasi masyarakat tidak tunggal, diperlukan pembanding informasi yang sofisticated.
Sehingga kebenaran informasi tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat luas.
Penulis menyarankan, pemerintah memperbaiki pola komunikasi dengan masyarakat. Jika kabinet tidak mampu memperbaiki, jsngsn segan restufle saja.
Kondisi yang sulit ekonomi dan dilanda pendemi ekonomii perlu ada kesigapan dan tindakan dari para menteri untuk tidak menimbukan kegaduhan.
Polemik yang terjadi menimbulkan oponi buruk kinerja kabinet.
Mata internasional menyorot Indonesia yang menuding tidak mampu dalam penaganan convid19.
Presiden untuk tidak terjebak pencitraan. Turun pada masyarakat s
membuka ruang komunikasi bisa menyerap aspirasi masyarakat.
Semoga, Presiden dapat memilih pembantunya dengan melihat kemampuan kinerja bukan berdasarkan tekanan politik.
Bachtiar Effendy
Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Universitas Dian Nusantara Jakarta Barat
Komentar