oleh

SITUASI MAKIN MATENG UNTUK PERUBAHAN* *Meneropong Momentum dan Gerakan Perubahan*

Iklan Asia Mas Tour and Travel

 

Segala sesuatu menjadi mateng melalui proses. Telur dadar mateng melalui proses. Buah mangga mateng melalui proses.

Sejak 2014 Jokowi jadi Presiden ada suatu proses yang berjalan. Proses itu terasa dari waktu kewaktu negara ini penuh dengan kegaduhan dan kontraversi. Kebijakan dan Keputusannya selalu kontra versi. Proses itu kini sepertinya telah sampai tahap kematengan. Dalam teori intelejen, kematengan adalah puncak menunggu ledakan.

Setidaknya ada beberapa hal yang menimbulkan kematangan, yaitu, pertama, krisis sosial ekonomi dan krisis kesehatan akibatnya corona (covid 19). Kedua, krisis politik yang makin nyata dengan munculnya KAMI yang menunjukkan suatu gerakan moral membela kebenaran, keadilan, persamaan dan martabat bangsa. KAMI menunjukkan sebagai kekuatan sipil ekstra parlementer, muncul sebagai alternatif dari ketidak berdayaan DPR mewakili kepentingan rakyat. Hegemoni eksekutif mengungkung DPR.

Ketiga, krisis ketenaga kerjaan dengan disahkannya UU Ciptakerja (omnibuslaws). UU ini dianggap menyenangkan Pengusaha, tapi mencemaskan kaum buruh.
Keempat, beredar di medsos, perilaku Kepolisian yang menganiaya demontran tanpa ada terdengar sikap penyesalan dari para petinggi Kepolisian. Hal ini bisa dianggap kebijakan represif penguasa. Karena itu, bisa memicu kemarahan massa.

Kempat hal tersebut diatas berdàmpak kris is kepercayaan pada Pemerintah.
Merupakan potensi bom waktu yang bisa menimbulkan ledakan, suatu gerakan sosial atau people power yang meruntuhkan penguasa.

*Krisis ekonomi dan Kekebalan Masyarakat*
Menteri Kaungan sudah memastikan sudah terjadi kristis dan kedepan makin parah. Kasus covid 19 terus booming hingga semua RS rujukan terancam tidak mampu menangani covid 19. Diperkirakan beberapa bulan kedepan akan terjadi krisis kesehatan yang parah karena ketidak berdayaan daya kampung RS dan kurangnya tenaga kesehatan. Walaupun Pemerintah telah mengumumkanrencana vaksinasi bulan November. Lebih maju dari sebelumnya. Tapi vaksinasi itu tidak akan cepat terasa hasilnya kalau dimulai dari level elit, para pejabat Pemerintah, para tokoh, guru. Kenapa tidak dimulai dari umur 50-an keatas yang rentan jadi korban..?.

Masalah covid 19 ini makin hari makin serius karena keadaan seolah berlaku herb immunity, semua tergantung pada kekebalan masyarkat. Siapa yang kebal akan selamat. Ini teori liberal klasik the survival of the fittest.
Sedangkan kondisi ekonomi masyarakat yang makin buruk karena banyak PHK membuat sulit mengharapkan kekebalan dalam masyarakat. Krisis kesehatan yang makin parah mengancam didepan mata. Akan menimbukkan makin banyak korban dan kemungkinan chaos (kekacauan).

Pemerintah jangan hanya fokus vaksinasi. Masyarakat butuh kekebalan ( immunitas), Karena itu, masyarakat mengandalkanPemerintah mengambil langkah mensubsidi dengan dua cara yaitu pertama membagikan obat obatan dan vitamins untuk meningkakan kekebalan (immunitas) masyarakat. Kedua, menurunkan harga bahan bakar (minyak) dan bahan pokok pangan agar daya beli masyarakat bisa bangkit memenuhi gizi untuk membangun immunitas.
Tanpa kedua langkah tersebut, Indonesia dalam bahaya krisis kesehatan yang bisa berdampak chaos (kekacauan).
Kalau pemerintah abai kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kekebalan (immunitas), bisa muncul tuntutan masyarakat seperti Tritura dulu diawal bangkitnya Ordebaru.

*UU Ciptakerja atau Omnibuslaws*

Undang Undang Cipta Kerja (omnibus laws) dari sisi nama sangat bagus, penuh obsesi dan harapan. Ibarat gadis cantik ingin dipuji puji. Tetapi anehnya justeru mendapat kecaman luas.

Sekitar lebih kurang 50 materi Undang Undang digabung dalam UU Ciptakerja. Maksudnya konsolidasi Undang Udang dalam satu atap, tatapi sesungguhnya kesembrautan dan membingungkan.
Karena banyak materi Undang Undang tidak saling berhubungan dan tidak ada gunanya digabungkan. Misalnya UU pangan, apa hubungannya dengan UU Tenaga Nuklir dan Sumberdaya Mineral. Jadi seperti ada semacam akal akal menggabungkan, agar tidak menyolok terlihat agenda motif oligarchi pengusaha dan penguasa.

Karena itu UU Cipta Kerja bukanlah karya yang bagus dan pantas dibanggakan. Pantas banyak yang bilang UU Cilaka.

UU Cipta Kerja merubah materi Undang Undang lama (kurang lebih 50 Undang Undang). Tapi caranya tambal sulam.
Perubahan pertama menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak perlu. Kedua merubah pasal atau mesisipkan ayat pada suatu pasal yang dirubah.
Masalahnya, ada pasal dibiarkan saja, dihapus tidak, juga dirubah tidak. Tetapi tidak ada penjelasan sebagai pasal pasal tetap berlaku. Padahal pasal pasal itu penting untuk melindungi kepentingan kesejahteraan masyarakat atau kaum buruh. Bisa saja nanti keluar Perpu yang menyatakan pasal pasal itu tidak lagi berlaku. Cilaka..!!

Sesungguhnya Undang Undang yang dirubah itu adalah karya terbaik,dibuat sejak Pemerintahan Orderbaru hingga orde reformasi dibuat oleh para ahli dilingkungan sektoral masing masing. Tiba tiba dalam waktu singkat atau buru seperti kepepet, rezim Jokowi membuat perubahan siknifikan. Apa itu kerja berkualitas..?

Rezim Jokowi sepertinya buru buru mengejar target menggolkan UU Cipta Kerja untuk memuaskan para Pemodal sebagai imbalan balas budi yang telah membantu pemenangan Pilpres 2019. Bagi rezim, kekuasaan datang dari pemodal, sehingga keharusan kekuasaan melayani kepentingan mereka.

*Konsentrasi Kekuasaan*

UU Cipta Kerja, akan membangun konsentrasi kekuasaan pada Pemerintah Pusat dan mempreteli kekuasaan Pemerintah Daerah ( Governur, Bupati Dan Walikota). Caranya semua Peraturan Pelaksanaan UU di lakukan dengan Peraturan Pemerintah (Pusat). Ini bentuk baru konsentrasi kekuasaan. Masih pakai bingkai lama, padahal sistem sudah berubah dengan Pemilihan langsung.
Contoh dampak dari pemusatan (Konsentrasi) kekuasaan ke Pusat. Reklamsi pantai Utara Jakarta akan jalan karena semua kewenangan sudah ditangan Pemerintah Pusat. Gubernur DKI Jakarta akan gigit jari.

Mestinya dengan pemilihan langsung para Pemimpin Pemerintahan Daerah (Gubernur, Bupati, Walokota) berarti mereka memegang mandat kedaulatan rakyat yang harus dihormati Pemerintah Pusat. Mereka harus mendengar keinginan rakyat memilihnya dan bukan keinginan Pemerintah Pusat. Mereka punya tanggung jawab membangun dan menyelamatkan daerahnya kekuasannya. Contoh, sekiranya dulu, mereka menggunakan kekuasaannya, melakukan lockdown covid 19, dipastikan keadaan covid di wilayah masing masing tidak separah sekarang ini. Hanya Anis Baswedan yang sadar dipilih rakyat, ingin menyelamatkan wilayah dan rakyatnya, tapi serba salah, selalu diganggu, karena posisi ibu kota tak lepas dari kekuasaan dan pengaruh Pemerintah Pusat.

Jadi sesungguhnya tak ada manfaat pemilihan langsung Kepala Daerah, kalau Pemerintah Pusat masih sok Kuasa menarik kekuasaan Pemda dan tidak menghargai suara rakyat di daerah.

*Kekuasaan atas Bumi dan Air*

Dengan UU Cipta Kerja, para Pemodal bukan hanya makin berkuasa atas sumberdaya alam, tetapi juga akan makin berkuasa atas bumi dan air. Melanggengkan penguasaan atas tanah, walaupun tidak diusahakan. Dengan mudah menguasai pulau pulau dan pantai untuk keutungan ekonomis.
Padahal pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bumi dan air dikuasai oleh negara untuk sebesar besarnya Kemakmuran rakyat. Tidak dibenarkan Pemodal menguasai bumi dan air. Sumber daya untuk keperluan hajad hidup orang banyak seperti listrik dan air tidak boleh dikuasai oleh Pemodal.

Disinlah Pemerintah mesti mengerti maksud Konstitusi (UUD 1945) dan bukan sekedar mengikuti hasrat Pemodal.

*Ancaman Eksploitasi Buruh*

Katanya UU Ciptakerja untuk membuka lapangan kerja, tapi posisi buruh dilemahkan. Sistem upah yang berdasarkan lama waktu kerja dan hasil atau target kerja, merupakan pintu besar bagi Pengusaha untuk mengeksploitasi buruh. Lama bekerja tidak lagi menentukan besarnya upah. Ini sangat irrational dan sewenang wenang.
Kalau buruh ingin gaji besar, Anda harus banyak jam kerja dan memburu hasil sebanyak banyaknya. Jadinya buruh bisa diperlakukan seperti mesin kerja yang tidak lagi manusiawi. Tingkat stress akan makin tinggi.Sudah 75 tahun kemerdekaan masih ada pikiran begini tidak terpuji.

Karna itu, bisa difahami aspirasi Organisasi buruh yang menetang keras UU Cipta Kerja.

Ada semacam kelalaian filosofis dalam penyusunan norma norma UU Ciptakerja. Nilai nilai filosofis yang diabaikan yaitu keadilan dan keseimbangan hak dan kewajiban.Undang Undang kerja apapun adalah menyangkut hubungan antara Pengusaha dan buruh. Subtansi UU Ciptakerja mengabaikan aspek keadilan dalam hubungan Pengusaha dan buruh. Lupa kalau Indonesia ini negara demokrasi yang punya Serikat Buruh Bebas. Indonesia bukan negara komunis yang tidak punya Serikat Buruh Bebas.

Akibat dari UU Ciptakerja, buruh dan organisasinya akan seperti robot harus mengikuti Undang Undang. Yang enak di Pengusaha sebagai pemberi kerja. Sedangkan buruh tak ada pilihan lain, kecuali tepaksa menerima syarat kerja dari Pengusaha karna butuh pekerjaan.

*Munculnya Pemimpin Baru Untuk Perubahan*

Situasi pengelolaan (manajemen) negara tersebut diatas menarik negara kedalam krisis sosial, ekonomi dan politik.
Setiap situasi negara merupakan tantangan untuk melahirkan pemimpin baru. Jika situasi negara buruk, mendesak butuh pemimpin yang baik.Kalau situasi negara darurat butuh Pemipin yang mampu membuat tebosan.

Kemunculan Gatot Nurmantyo bersama KAMI merupakan jawaban atas situasi negara yang makin tidak menentu. Krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat pandemi covid 19, krisis ketenagakerjaan, ditambah acaman hegemoni global, konflik LCS makin mengkhawatirkan.

Gatot Nurmantyo adalah sosok pemimpin yang terpanggil untuk perubahan.Dia memiliki kapasitas yang tinggi sebagai Pemimpin. Latar belakang, karir kepangkatan, pengetahuan, wawasan dan karakter kuat dan integritas tinggi adalah pemimpin yang layak disebut menjanjikan jalan keluar dan perubahan. Beliau menunjukkan kesetiaan pada Pancasila dan NKRI.Beliau siap pasang badan. Ketika KAMI pusat dideklarasikan, beliau mengatakan kalau ada yang mau ganggu KAMI silahkan berhadapan dengan saya.
Sosok Pemimpin demikian makin dihalangi, makin diganggu, makin nikmat dirasa dan popularitasnya makin melambung.

Di KAMI ada Din Syamsudin adalah tokoh mantan Pemimpin MuhammadyahOrmas Islam terbesar dan terluas sekmen pengaruhnya dikalangan Elit perkotaan. Beliau adalah tokoh dialog peradaban, selalu mempromosikan kerja sama dan toleransi antara ummat beragama. Tapi kenapa beliau kali ini tidak lagi toleran pada penguasa. Karena beliau melihat kebijakan penguasa makin jauh dari cita cita para pendiri Bangsa. Beliau yakin pada kekuatan ilahiyah untuk suatu perubahan.

Di KAMI ada Rocky Gerung, tokoh dan cendekiawan yang unik. Disaat para cendekiawan sudah ikut arus dengan hedonisme atau hidup nyaman, justeru beliau dengan ilmu filsafat yang dimiliki terpanggil untuk bicara kebenaran secara kontektual, konsisten mengkritik ketidak mampuann pemimpin negara dan kebijakannya. Beliau sangat terbuka dan jujur pikirannya, tapi kadang vulgar penyapaiannya.

Di KAMI ada Rizal Ramli, seorang ekonom yang memiliki visi dan paradikma yang kuat sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi pasal 33 UUD 1945. Beliau punya keyakinan dan integritas kuat dan rela kehilangan jabatan demi membela keyakinan dan integritasnya. Beliau suka bicara blak- blakan, bisa membuat pintar lawannya.

Dari keempat tokoh utama itu, menujukkan kekuatan moral KAMI sungguh dasyat. Juga bergabung di KAMI ratusan tokoh penting untuk perubahan. Ada tokoh dari NU, cendekiawan, dan tokoh ormas.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kondisi untuk perubahan telah memenuhi syarat-syarat, yaitu ada momentum krisis, ada tuntutan perubahan dari buruh, mahasiswa dan rakyat. Ada thema perjuangan yang menyemangati.Ada pemimpin yang mumpuni dan berkualitas siap menjemput perubahan.

Thema Perjuangan KAMI adalah Menyelamatkan Indonesia. Indonesia ibarat kapal besar membutuhkan penyelamatan karena para Nakhoda dinilai tidak lagi kompoten dan amanah menjalankan kapal. Sudah menyimpan dari maksud kapal dibuat dan tujuannya.

Nakhoda kapal adalah para penguasa negara sekarang ini.
Karakter Presiden Jokowi terlihat selama ini berani dan nekad. Itu bukan karakter asli yang ingin save dan aman. Cuma karena ada kekuatan besar dibelakangnya. Diyakini kekuasaan itu datang karena dukungan kekuatan itu. Karena itu, kekuasaan mesti melayani kepentingan kekuatan itu.

Jadi perjuangan KAMI bukan menghadapi kekuatan Pemerintah semata, tapi kekuatan dibelakang Pemerintah. Sedangkan Pemerintah sendiri telah berhasil membangun hegemoni kekuasaan pada lembaga lembaga negara seperti DPR dan MK sehingga jalan Konsitusional untuk menjatuhkan penguasa sangat sulit.

Tetapi penguasa kurang menyadari kalau sebagian pendukungnya yang selama ini loyal secara moral sudah berbelok arah terutama dimasa protes UU Ciptakerja. Mereka melihat Jokowi sudah hilang ke Jokowiannya. Itu karena pengaruh kekuatan dalang dibelakang kekuasannya. Juga sepertinya penguasa mulai tidak lagi cerdas melihat arah angin perubahan karena terlalu kuatnya pengaruh nafsu dalang dibelakang penguasa. Arah angin perubahan makin kencang bisa menumbangkan penguasa.

Butuh kearifan menilai pertarungan politik sekarang ini. Pertarungan yang berbasis moral dan integritas Pemimpin bangsa dan negara.

Indonesia akan memasuki keadaan baru. Ada dua kemungkinan, kejatuhan penguasa atau lahirnya Pemerintahan otoritarian yang bisa saja membunuh demokrasi.
Perubahan terjadi sebagai jalan sejarah. Sepanjang tidak mengorbankan rakyat kedalam permusuhan dan konflik.

Save NKRI

*Hikmahjalan
Kearifan Kepemimpinan
Asp Andy Syam
Peduli Kepemimpinan bangsa. 13/10/20

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *