oleh

Sebut Pemodal Demo Ciptaker, Menteri Airlangga di Minta Jangan Buat Rusuh

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TributeAsia.com-

Ditengah hingar bingar demo penolakan karena disahkannya UU Ciptaker, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Kaki Publik) mengatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut dirinya mengetahui siapa yang membiayai demo.

” Dari pernyataan ini dikhawatirkan, akan menjadi tambahan bahan pembakar semangat para demonstran yang menuntut keadilan di negaranya sendiri,” kata Adri Zulpianto, Kamis malam (8/10/2020).

Demontrasi yang pecah di berbagai daerah karena disahkannya Omnibus law dinilai banyak kalangan, dari analis, akademisi perguruan tinggi bahkan pengamat pun para ahli menilai berpotensi merugikan masyarakat serta melanggar HAM.

Bahkan, kata dia, dinilai hanya menguntungkan pihak asing dan berbau oligarki. Menurut Kaki Publik, menjadi wajar apabila lapisan lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut keadilan.

” Karena gagalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menampung suara dan aspirasi dari masyarakat, sehingga masyarakat berpotensi menjadi korban dari kegagalan UU yang pengesahannya juga tidak mengikuti prosedur hukum,” terang dia lagi.

Tapi disisi lain, Airlangga sebagai representasi dari Pemerintah seharusnya menjadi penetralisir situasi, mengademkan suasana, bukan malah menambah kegaduhan dengan menyebut telah mengetahui siapa yang membiayai demo penolakan Omnibus Law.

” Maka dari itu, kami menuntut Airlangga terbuka untuk menyebutkan siapa yang telah membiayai demo tersebut, agar kita mengetahui siapa yang menjadi sebab dari setiap darah yang bertumpahan hari ini di setiap daerah,” beber Adri.

Kaki Publik menegaskan, ” Kami menurut Airlangga yang secara nyata menyatakan bahwa dirinya mengetahui oknum pemodal dari demonstran yang terjadi hari ini. Airlangga harus secara terbuka untuk menyebutkan nama, baik secara kelompok, maupun individu yang secara terang-teragan diketahui oleh dirinya,” sambungnya.

Kemudian, dalam keterangannya Koordinator Kaki Publik menyampaikan, ” Ini zaman keterbukaan informasi, ini era transparansi, maka sudah sepatutnya Airlangga sebagai Menteri aktif untuk terbuka kepada publik,” urainya.

Lebih lanjut, guna meminimalisir fitnah yang liar, hoax, dan konflik serta kegaduhan yang semakin bertambah parah. Jika tidak, Airlangga harus mundur dari bangku kementerian, karena gagal menjadi pejabat negara yang taat kepada hukum. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *