oleh

Janji Muskil Pradi-Afifah per RW Duit Rp500 juta yang Tak Realistis

Iklan Asia Mas Tour and Travel

(foto: istimewa)

Kota Depok, trubuteasia.com–Tebar janji, tuai harap, menjadi menu politik saban pemilu, apakah pileg pilpres, dan pilkada. Kemudian ketika usai hajatan politik ini hasilnya apa? Kebanyakan! Jauh panggang dari api. 

Di Pilkada Serentak 2020 di Kota Depok, saat ini sedang marak dibincangkan janji Pilkada Paslon 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia bahwa jika mereka menang pasti memberikan dana Rp500 juta kepada setiap RW. Di Kota Depok saat ini ada 917 RW.

“Janji program tersebut tidak realistis, sebab untuk struktural pemerintah paling bawah adalah di tingkat kelurahan. Yang jadi persoalan adalah kendala struktural kita di pemerintahan tidak sampai RW. Struktural kita ada di tingkat bawah yaitu kelurahan atau desa, ” kata Rintis kepada pers. 

Pikirkan, jika dikalkulasikan,  jumlah sekira 924 RW, maka saban tahun beban APBD adalah Rp462 miliar. Hal ini adalah janji yang muluk yang akan gerogoti APBD secara irasional. 

Sebut Rintis lagi, tak mengetahui teknis pengelolaan uang Rp500 juta pertahun seperti apa, Ristis pertanyakan dalam program tersebut lingkup RW dijadikan objek kampanye. Padahal, pembangunan dilakukan menyeluruh dan merata tanpa mengistimewakan pihak tertentu. 

Janji Pradi-Afifah ‘akan’ kasih saban tahun Rp500 juta masih bagi RW belum ada dasar hukumnya. Pun, apabila dalam bentuk bansos dan hibah tak dapat diberikan terus menerus saban tahunnya. 

Jadi, janji ini muskil sebab, dari APBD sekira Rp3,2 triliun maka untuk belanjakan pegawai, guru, dan lainya saja sudah Rp1,7 triliun. Ditambah pula, belanja langsung sekira Rp900 miliar, ini saja sudah terkuras Rp2,6 triliun. 

Kemudian, janji absurd lainnya adalah program berobat gratis di rumah sakit yang hanya dengan KTP. Program ini akan bertentangan dengan program pemerintah BPJS Kesehatan. Padahal seharusnya program pemerintah harus terintegrasi dari daerah hingga pusat.

“Peserta BPJS Kesehatan  di Depok saja 1,2 juta orang. Dari jumlah itu ada 257 ribu orang yang dicover oleh pemerintah untuk katagori miskin yang dibiayai oleh pemerintah,” sebutnya.

Tegas Rintis, meskin pun program manis itu dipaksakan dengan mengenjot pendapat daerah Depok, tetap tak cukup. Digali berapa pun. PAD Depok sebesar Rp 1,2 triliun. Digenjot lagi sampai Rp 1,5 triliun itu pun tidak cukup. Apa lagi kondisi pandemi covid -19 sekarang ini. 

Nita, seorang warga yang berprofesi sebagai buruh, mengatakan, janji-janji politik pemilu yang muluk-muluk sudah menjadi karakter politisi. 

“Itu biasalah janji politik saban hajatan pemilu. Seperti janji pilpres Pak Jokowi yang akan berpihak kepada nasib buruh. Tapi kenyataannya apa, Omnibus Law Cipta Kerja itu menindas buruh. Kemudian janji mobil nasional EsEmKa, mana? Gak ada sampai sekarang. Padahal sudah digaung-gaungkan sejak di Wali Kota hingga dua kali jadi Presiden,” sungutnya.  (hir.72)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *