oleh

Jaring Aspirasi Masyarakat DPRD DKI Jakarta Inginkan Pokir di Hidupkan Kembali

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TributeAsia.com – DPRD DKI Jakarta menyuarakan kembali program kegiatan pokok-pokok pikiran (pokir) diminta untuk dihidupkan lagi. Usulan tersebut muncul dan merupakan kewajiban dari para anggota DPRD tak lain untuk menjaring aspirasi publik.

Syahroni SE anggota dari Fraksi PAN menjelaskan pokir telah disampaikan sejak Debat Pilgub 2020 lalu dan ingin dihidupkan kembali. Janji politik pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilgub 2020 dirinya mengusung pertanyaan perihal pokir itu.

Iklan Sadar

” Menyikapi persoalan pokir untuk anggota DPRD DKI Jakarta yang saat ini dimunculkan kembali oleh beberapa anggota dewan, saya dari fraksi PAN yang satu-satunya dewan menanyakan hal tersebut pada saat debat pemilihan cawagub 2020 lalu,” tegas Syahroni yang kini duduk di Komisi D, Kamis (30/7/2020).

Dia melanjutkan, sebenarnya janji kampanye di hidupkannya kembali pokir adalah dari calon nomor 2. Calon nomor 2 diutarakan Syahroni kandas dalam pemilihan calon pendamping Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Pokir juga telah disinggung dia ketika meminta tanggapan dari calon wakil Gubernur DKI Jakarta termasuk baik dari calon nomor urut 1 ataupun 2.

” Sebenarnya janji kampanye dihidupkannya kembali pokir (pokok-pokok pikiran) adalah dari calon nomor 2 yang kalah dalam pemilihan. Saat saya, anggota DPRD Fraksi PAN meminta tanggapan calon nomor 1 atas janji nomor 2 tersebut,” ujar dia lagi.

Kata dia, Ahmad Riza Fatria dengan tegas menyatakan akan mendukung sepenuhnya kegiatan pokir itu karena sudah diatur dalam perundang-udangan. Saat ini, anggota DPRD secara serentak mempertanyakan tentang pokir kepada Wagub saat mengumbar janji pada kesempatan lalu.

” Nah kalo hari ini banyak yang bertanya, silahkan anda pertanggungjawabkan Pak wakil Gubernur,” seru Syahroni.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 96 disebutkan ” DPRD Provinsi mempunyai fungsi: (a) pembentukan Perda Provinsi; (b) Anggaran; dan (c) Pengawasan.

Kemudian di pasal 104 salah satu sumpah/Janji Anggota DPRD adalah Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Terlebih, dengan adanya pokir dinilai dia sangat mendukung keberadaan SKPD berbagai Dinas. Syahroni menambahkan, bila ada kealpaan yang akan dituangkan dalam musrembang dan dapat terakomodir melalui pokir saat reses yang dilakukan oleh anggota DPRD.

Fraksi PAN mendukung penuh dihidupkan kembali pokir diantaranya untuk mendukung pembangunan di DKI Jakarta. Dia merincikan, dengan adanya pokir pembangunan dapat dirasakan masyarakat Jakarta, sebab pemerataan pembangunan didaerah lain dirasakan warga meskipun anggaran terbatas.

” Hal yang alpa direncanakan melalui musrembang dan inisiatif pemerintah akan terakomodir oleh pokir anggota DPRD melalui reses-reses yang di lakukan. Fraksi PAN sangat mendukung di hidupkannya kembali pokir agar pembangunan semakin merata seperti yang dilakukan oleh daerah lain, padahal mereka minim anggaran,” ungkapnya. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *