oleh

Kemnaker Belum Izinkan Pemberangkatan Tenaga Kerja, KAPTEN Indonesia: Pemerintah Tidak Dengarkan Keluhan Masyarakat Bawah

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TributeAsia.com – Menyikapi kondisi Krusial saat perintah memutuskan memberlakukan new normal, ada kondisi yang makin memburuk didunia Ketenagakerjaan, mulai ditundanya undang-undang Omnibus law dalam hal ketenagakerjaan, Terjadinya Gelombang PHK baik perusahaan lokal maupun global, resesi ekonomi bagi pekerja dan perusahaan, pemulangan massal pekerja migran Indonesia (PMI) dan yang paling fundamental adalah Kementerian Tenaga Kerja belum membuka Izin bagi para pekerja untuk keluar negeri, semenentara permintaan sangat Besar.

Berbagai masalah tersebut, khususnya sikap Kemnaker yang belum mengizinkan pemberangkatan pekerja ke luar negeri, dalam pandangan Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (KAPTEN ) Indonesia menganggap sikap pemerintah tidak proaktif untuk mendengarkan keluhan masyarakat bawah.

Iklan Sadar

“Efeknya perusahaan baik PT, LPK, BLK dan semua yang terkait berpuasa untuk melakukan pemberangkatan sementara permintaan tenaga kerja sangat besar, oleh karnanya kami dari KAPTEN Indonesia mengusulkan dan mendesak pemerintah khusunya Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mebuka kembali Moratorium dengan negara donor PMI kita,” tegas Ketua Umum KAPTEN Indonesia, Abdul Rauf, Selasa (30/6).

Negara Jepang misalnya sudah sangat menanti warga negara Indonesia untuk kembali bekerja disana, Quota SSW ( Special Skill Work ) saja mempunyai 345.150 Orang dengan 14 Item pekerjaan, dan akan dihabiskan selama 5 tahun sejak tahun lalu 1 April 2019.

“Kuota ini terbuka untuk semua negara yang memiliki kerjasama bilateral, dan apabila kita terlambat menyambut peluang ini tentu akan beralih kenegara lain. Tentu sebagiqn besar negara-negara lain juga sudah membuka kembali para pekerja untuk datang kenegaranya sesuai syarat dan ketentuan negara setempat,” Jelas Rauf.

Dalam pandangan Abdul Rauf, ada beberapa langkah konkrit yang perlu diambil pemererintah di era new normal adalah, Pertama, Mengkosolidasikan kembali semua perusahaan yang kompeten untuk berlomba mengambil peluang ini, Kedua, memberikan kemudahan kepada semua penyedia tenaga kerja untuk Bersama-sama mengambil langkah percepatan pemberangakatan PMI, Ketiga, Restrukturisasi Pengelolaan dan Penguatan SDM berskala Internasional, untuk berlomba dengan negara-negara lain dalam hal penguatan SDM PMI kita, keempat memberikan Stimulan kepada PMI yang baru balik dari negara luar untuk mendapatlan pekerjaan di daerah masing-masing, Kelima, memberikan keleluasaan kepada calon PMI yang kekurangan dana untuk mengakses perbankan.

“Dengan demikian, perusaahan penyedia tenaga kerja dan calon PMI bisa bernafas lega dengan adanya dukungan full power dari pemerintah,” tukas Rauf.

Kapten Indonesia juga sangat mendukung desakan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI ) Kepada Kemenaker RI untuk membuka kembali moratorium dengan negara lain.

Donasi Pesantren

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *