Depok, TribunAsia.com-Konon, demi merespon mosi tidak percaya Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Depok Mendagri Tito Karnavian datang langsung menemui Wali Kota Depok Mohammad Idris di Gedung Setda Balai Kota Depok, Senin, 4 Mei 2020.
Ketua Penasehat Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI), Arif Budiman, mensinyalir, menjadi hal yang menarik dan khusus ketika level Mendagri sekonyong-konyong datang ke sebuah daerah tingkat dua di luar jadwal yang teragenda dan terekspos ke publik dan tertutup bagi wartawan.
“Pasti ada sesuatu yang khusus, mendesak dan mendapat perhatian petinggi negeri ini. Ada nuansa politik. Saya dapat informasi bahwa Wapres Ma’ruf Amin menugaskan Mendagri Karnavian untuk mengingatkan Idris merespon dan menghargai NU dari adanya surat atau maklumat mosi tidak percaya PCNU Kota Depok itu. Mosi itu berkaitan dengan penanganan Pemkot Depok Depok atau GTPP Covid-19 yang tidak optimal dan tidak kompak sesama Dewan Pengarah di bawah pimpinan Wali Kota Depok,” ujar Arif Budiman yang eksponen gerakan reformasi ’98 ini.
Arif nilai, menjadi tidak relevan bila Mendagri Tito datang tiba-tiba di Kota Depok jika hanya semata-mata soal penanganan-penanggulangan bencana kesehatan pandemi Covid-19.
Dilaporkan tribunasia.com. Pantauan wartawan ketika itu. Jika hanya berbicara soal pandemi ini, mengapa pula Mendagri Tito sangat tertutup kepada wartawan yang sudah menantinya selama lebih 4 jam sampai usai pertemuan Karnavian dengan Idris.
Tito sangat irit berbicara dengan wartawan, nyaris tanpa beri statement kepada belasan wartawan selain peringatan basa jaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan. Menurut pengakuan wartawan, Mendagri tampak tergesa pergi dengan sejumlah pengawalnya yang tegas dan taktis menghalau para wartawan.
“Kedatangan Mendagri konon ada perintah dari Wapres. Sepengamatan saya, ada banyak masalah sekarang di masa kewalikotaan Idris. Ada banyak hal yang mengemuka di masyarakat. Apalagi di masa darurat pandemi Covid-19. Diantaranya, kisruh pemecatan Kadis Kominfo, ketidakharmonisan antara wali dengan wakilnya, Pradi Supriatna dan juga dengan Sekda Hardiono. Padahal, mareka–dan unsur forkopimda yang lain–adalah pejabat inti di Dewan Pengarah GTPP sebagai Wakil Ketua Pengarah. Sedangkan Wali Idris sebagai ketuanya. Baper (bawa perasaan.red) politik seakan kentara. Saya rasa mendagri sekaligus membicarakan pelbagai hal yang mengemuka dengan wali,” jelas Arif Budiman.
Senada, Ketua PCNU Achmad Solechan membenarkan Mosi Tidak Percaya yang dilayangkan Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) yang diketuai Muhtar Said kepada Wali Kota Depok Mohammad Idris mendapat perhatian luas dan kuat dari PBNU dan Wapres Ma’ruf Amin yang juga tokoh NU.
Sejatinya, tanpa harus dapat atensi dari wapres dan mendagri pun pada Mosi Tidak Percaya bertanggal 28 April 2020 itu, Achmad Solechan berharap ada jawaban langsung dari Idris. Tapi jauh asa daripada nyata. Tak ada tanggapan apa pun sama sekali melayang terabaikan ditelan waktu.
“Secara langsung tidak ada jawaban dari Idris sama sekali. Surat kita seperti melayang saja dibawa angin. Diabaikan saja. Tidak ada respon secara tertulis atau apalagi audiensi sinergis lainnya. Tapi kita juga mendapat sinyal dari pihak-pihak yang jadi agensi baik dari pers atau jejaring di belakang Pak Wali,” ungkapnya.
Solechan mensinyalir Pemkot Depok menganggap NU tidak terlalu penting sehingga surat ataupun saran dari NU ditepisnya.
Padahal, sebutnya, PCNU ingin berkontribusi konstruktif semasa krisis pandemi Covid-19 ini. PCNU mengritisi sekaligus beri saran demi perbaikan dan maksimalisasi penanganan dan pelayanan masyarakat terimbas taun ini.
Disebutkan Muhtar Said dalam risalah Mosi Tidak Percayanya ini. Setelah melakukan evaluasi, berragam kajian, pada kebijakan Wali tentang Covid-19 di Kota Depok. Ada tiga hal yg dievaluasi dari cara kerja. Pertama, terkait dengan tidak berpihak dan tiada pembelaannya pada pekerja yang kena PHK. Kedua, Wali membiarkan atau tidak menindak oknum yg melakukan penyutanant pada bansos. Hal itu sangat melukai rasa kemanusian di tengah pandemi.
Dan, yang tiga, di tengah kondisi kenestapaan warga kota, Idris justru menampilkan aksi melukai rasa keadilan dengan memberikan paket bantuan kepada para ASN Kota Depok. Hal adalah bentuk pengelolaan pemerintahan yang jauh dari rasa keadilan.
“Dalam satu kesempatan pertemuan dengan sejumlah ormas Pak Wali, sengaja atau tidak, menyinggung-kaitkan rencana kesertaannya di pilkada nanti (2021),” kata Said.
Kembali pada Achmad Solechan, baginya, memberikan paket bantuan bahan makanan pokok (bamapo) kepada ASN tidak layak jadi skala prioritas disaat banyak orang lain yang derita himpitan ekonomi. Hal ini melukai rasa keadilan.
“ASN kan ada masih terima gaji. Makan layak. Berdasarkan pelbagai hal ini, PCNU melalui LPBH melakukan Mosi Tidak Percaya. Kita menarik pada satu kesimpulan bahwa adakah motif politik yang dilakukan oleh wali soal pemberian bantuan makanan itu karena dekatnya dengan waktu pilkada nanti (?),” ungkapnya.
Hubungan Idris dengan NU
Ketua PCNU Achmad Solechan ini paparkan tidak ada kepedulian idris kepada NU. “Bahasa saya Komunikasi PCNU dengan idris terhambat,” imbuhnya.
Namun, mengenai kesan adanya ikatan identitas Idris dengan NU dikoreksinya. “Idris secara organisatoris dan ideologi tidak terkait dan tidak dekat dengan NU, Namun upaya pencitraan yang selama ini terjadi bahwa beliau dekat dengan NU. Padahal wali kota mengabaikan keberadaan NU,” nukil Achmad.
Apresiatif pada Mendagri Karnavian
PCNU Kota Depok sangat apresiatif pada langkah Mendagri Tito Karnavian yang Senin (⅘) di pekan depan telah datang berjumpa dengan Idris. Ternyata ada atensi keperihatinan dari wakil presiden.
“Ada Warning. Saya apresiasi pada langkah Pak Tito yang betul-betul sadar ada sesautu yang tidak beres dalam penanganan Covid-19 di Kota Depok,” ungkapnya.
Figur GTPP tak Kompak
PCNU benarkan, melihat walkot ingin menonjol sendiri, tidak ingin mengajak, pihak lain bersama mengabdi kepada masyarakat melalui GTPP.
Kedatangan Mendagri ini, lebih lanjut mempertegas sinyalemen ketidakkompakannya antar personil GTPP Covid-19.
“Dari rekam jejak informasi agensi kami dan pemberitaan pers, memang ada kesan bahwa walkot ingin menonjol sendiri saja dalam penanganan covid ini. Dan, saya perhatikan juga bahwa di internal pemkot terjadi faksi-faksi yang saling bersaing sehingga gugus tugas tidak optimal dalam melakukan tugas-tugasnya. Kita lihat antara wali dan sekda tidak sejalan. Juga dengan wakil walikota merasa disingkirkan. Pradi lebih konsentrasi dengan team dari Gugus Tugas yang dibentuk oleh DPRD. Ini, kan, aneh?. Juga hal sama di dalam birokrasi juga tampaknya. Hanya oleh lingkaran terdekat walkot seperti Dudi Miraz (Ketua PMI) dan Dadang Wihana (Jubir GTPP) yang nyaman terlibat melakukan kegiatan. Kalau situasi ini terus berlanjut, maka ini tidak bagus,” sebut Solechan menjabarkan.
Achmad Solechan berharap, karena ini peduli kemanusiaan maka diharapkan mereka melepas dulu atribut-atribut diri yang mengganggu. “Wah ini bukan orang kita. Bukan kelompok kita. Perilaku Ini berpotensi mengganggu proses penanganan pencegahan lantaran kepentingan politis,” ulasnya. (Hira)
Komentar