Oleh : Abd. Hamid Rahayaan
(Penasehat Peribadi Ketua Umum PBNU)
Ketika masyarakat sedang dilanda kesulitan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Presiden Jokowi lakukan gebrakan bak seorang pahlawan secara turun langsung membagikan sembako kepada masyarakat. Aksi heroik Jokowi ini tiada luput dari dipublikasi kepada seluruh rakyat Indonesia. Seolah dia ingin menunjukkan kepada rakyat bahwa dia sangat perihatin dengan apa yang dialami masyarakat saat ini.
Kewiraan yang dilakukan Presiden Jokowi terkesan ingin menutupi kesalahan pemerintah selama ini yang mengeluarkan kebijakan merugikan rakyat. Padahal, nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat kebijakan pemerintah yang salah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan harga bahan makanan pokok (bamapo) yang dibagikan kepada masyarakat entah dari kantong peribadinya atau dari kantong uang yang mana.
Tengok saja. Kebijakan pemerintah yang belum menurunkan harga BBM disaat harga minyak dunia telah mengalami penurunan. Kemudian, soal pembiaran tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Hingga, yang teranyar adalah soal program kartu prakerja yang tidak tepat sasaran dengan nilai yang sangat fantastis yaitu Rp5.6 triliun yang terindikasi telah disalahgunakan.
Hal tersebut adalah sebagian kecil saja deretan kebijakan pemerintah yang telah merugikan rakyat. Kerugian akibat kebijakan pemerintah ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan aksi bagi-bagi bamapo yang dilakukan Presiden Jokowi. Sadarlah, rakyat jangan mudah dikibuli dengan sikap tersebut.
Untuk itu, saya minta kepada seluruh rakyat Indonesia supaya tidak terperangkap dengan pencitraan Presiden Jokowi dengan aksi bagi-bagi beberapa saja jenis bamapo itu yang tak mencapai sembilan bahan makanan pokok (sembako). Sesungguhnya apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya ingin menutupi kebobrokan rezim yang sedang dipimpinnya.
Indonesia kini sedang diambang kehancuran akibat ulah Presiden Jokowi. Banyak kebijakan yang dikeluarkan tidak melalui perhitungan yang matang. Walhasil, Indonesia kini terancam krisis pangan di tengah pandemi covid-19. Terakhir, Presiden Jokowi meminta kepada BUMN untuk membuka lahan persawahan baru karena persediaan beras kita semakin berkurang. Kenapa baru sekarang?
Sungguh sebuah ironi karena sebagai negara agraris seharusnya Indonesia tidak kekurangan lahan persawahan. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Presiden Jokowi telah keliru dalam menetapkan arah pembangunan. Pemerintah hanya fokus pada pembangunan infrastruktur–betonisasi–sementara yang menjadi kebutuhan vital masyarakat diabaikan. Hal ini ditambah dengan pembangunan infrastruktur-fisik yang menjadi fokus pembangunan Presiden Jokowi yang tidak tepat sasaran dan hanya mengandalkan utang luar negeri. Bahkan kacaunya, banyak lahan warga yang dijadikan objek pembangunan infrastruktur sampai kini belum mendapatkan ganti-rugi dari pemerintah. Belum lagi pengelolaan kekayaan negara kini banyak dikuasai asing, mulai dari tambang hingga batubara. Jika tidak hati-hati bangsa ini dapat tergadaikan kepada asing karena hampir semua kekayaan negara pengelolaannya telah diambil alih oleh mereka.
Dan, hampir di semua sektor pembangunan di rezim Jokowi menggunakan dana pinjaman luar negeri, sehingga ketergantungan pemerintah kepada asing sangat tinggi. Tak heran jika dengan mudah mereka menguasai kekayaan alam kita. Dilain sisi orang-orang yang ada di sekeliling Jokowi banyak yang bermental perampok yang mereka kedepankan hanya kepentingan pribadinya tanpa, memikirkan nasib rakyat dan masa depan bangsa dan negara.
Ayo…. Rakyat jangan tinggal diam dan berpangku tangan melihat kondisi bangsa saat ini. Rakyat harus bergerak dan meminta pertanggungjawaban Presiden Jokowi atas pengelolaan negara yang dilakukan selama ini. Jika tidak, dikhawatirkan kehancuran bangsa dan negara ada di depan mata. Kita harus berempati kepada para pejuang yang telah syahid dalam memperjuangkan bangsa ini. Sungguh miris, generasi penerus bangsa kini sudah keluar dari apa yang menjadi tujuan paraperjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Karena itu rakyat tidak boleh tinggal diam mari kita bersatu untuk melawan kezaliman yang terjadi di negeri ini.
Kekuatan TNI dan Polri juga harus menjadi garda terdepan dalam menyelamatkan bangsa ini. TNI dan Polri tidak boleh diam dan tutup mata disaat situasi bangsa dan negara sedang terkoyak akibat ulah para pemimpin bangsa yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Jangan membiarkan Ibu Pertiwi kita meneteskan air mata kesengsaraan rakyat, bangsa, dan negara yang sedang terzalimi. Mari semua elemen bangsa kita bersatu dalam melawan semua bentuk ketidakadilan di negeri ini. (Ed. Hira).
Komentar