Jakarta – Senin, 23 Maret 2020
1. Dalam keadaan rakyat panik dan kesusahan, yang luar biasa, pimpinan dan
angota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang
sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan
keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut
dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan
dengan mata hati yang jernih.
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200323131823-32-486027/semuaanggota-dpr-dan-keluarga-jalani-tes-corona
2. Apa gerangan yang terjadi pada pimpinan dan anggota dewan sehingga tega
melukai perasaan rakyat, yang sedang mengalami kesusahan berat pada saat
ini. Sebenarnya fasilitas itu tidak seberapa, tidak mahal, tetapi pelajaran
moralnya sangat mahal, bersamaan dengan komunikasi yang buruk ke publik.
Semestinya, diam tidak memberikan tontonan yang menyakiti hati rakyat, jika
tidak bisa berbuat untuk rakyat. Komunikasi DPR ke publik bukan hanya harus
diperbaiki, tetapi huma yang ada sekarang harus dibekukan sama sekali dan
diganti profesional.
3. Kesusahan rakyat dan dampak ekonomi yang luar biasa berat sama sekali tidak
dipertimbangkan dalam mengkomunikasikan fasilitas tes corona yang istimewa
untuk anggota DPR dan keluarganya. Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas
istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh
merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi
pimpinan dan anggota DPR.
4. Ada aspek teknis di dalam publikasi yang tidak patut ini, yakni kenaifan dan
kelemahan yang parah (tidak pantas kalau saya sebut kedunguan) dari Humas
DPR, sekjen DPR dan aparatnya. Materi komunikasi itu buruk untuk DPR dan
jika terpublikasi akan melukai rakyat. Kenaifan ini sudah terjadi berkali-kali dan
bertahun-tahun sehingga Humas DPR perlu dibubarkan diganti profesional
yang dibayar, bukan pegawai yang tidak bermutu.
5. Pimpinan Humas DPR harus dibekukan pada saat ini karena tidak memadai
untuk berkomunikasi dengan publik dan pola komunikasi saat ini membuat
wibawa lembaga ini jatuh dengan dampak ketidakpercayaan publik yang
meluas. Jika diteruskan, maka penyelesaian masalah corona terhambat oleh
komunikasi DPR yang buruh. Pimpinan DPR yang diam membisu selama ini
harus mengambil alih komunikasi dengan publik.
6. Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan
karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik
kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya
tidak ikut program tersebut. Isisiatif individu keluarga saja tidak perlu
mempertontonkan fasilitas istimewa untuk wakil rakyat ketika duka rakyat
begitu mendalam.
7. Cara yang baik, wakil rakyat dengan kempimpinannya sepatutnya datang ke
konstituennya membangun kebersamaan, tindakan kolektif, dan gotong royong
karena kita secara bersama-sama terancam. Keadaan kritis seperti ini hanya bisa
diselesaikan dengan lebih baik dan lebih baik dengan tindakan kolektif bersama
(collective action). Tindakan kolektif tersebut bisa berhasil jika ada faktor
kepercayaan dan kepemimpinan. Dua faktor inilah yang dihancurkan oleh DPR
sekarang ini dengan tontonan yang tidak patut tersebut.
8. Jadi, yang merusak usaha bersama mengatasi krisis dan bencana. Ini adalah
wakil rakyat sendiri. Mereka adalah hambatan dan ancaman serius bagi
keberhasilan menyelesaikan krisis corona pada saat ini dengan menciptakan
ketidakpercayaann yang fatal. Krisis yang ekstrim pun seperti kemerdekaan bisa
dicapai ketika saling percaya menjadi tautan bersama. Kepercayaan inilah yang
dihancurkan oleh DPR dan kelemahan Humas dan sekjen.
9. Untuk membalas luka hati rakyat, DPR seharusnya bekerja keras mengalikasikan
anggaran untuk rakyat. Ketika terjadi penurunan ketahanan ekonomi golongan
bawah BLT harus diturunkan dengan kewenangan anggaran DPR bersama
pemerintah. Ribuan item dapat dengan mudah dialihkan di dalam anggaran
jika kepentingan pribadi dan kelompok dihilangkan karena DPR mempunyai
kewenangan yang kuat. Tetapi tidak terdengar suara pimpinan DPR, inisiatif itu
nihil selama ini, bahkan membuat blunder tontonan keistimewaan fasilitas, yang
menyakiti hati rakyat.
Didik J. Rachbini
Pendiri dan Ekonom INDEF
Komentar