oleh

Crisis Center Nasional Penanggulangan Wabah Mematikan Berperan Vital dan Urgen

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Wawancara Eksklusif :

Bambang Wiwoho

Manajemen bencana yang cepat, tepat dan berdayaguna, amat menentukan dalam
menanggulangi sesuatu bencana, terutama yang berskala nasional.  Dengan catatan, apabila mitigasi bencana dipersiapkan dengan matang, terencana dan efektif.
Namun, mitigasi bencana yang efektif tidak akan berjalan baik apabila tim penanggulangan bencana tidak merupakan suatu tim kerja yang kompak, terkoordinasi, punya konsep kerja matang dan didukung penuh oleh pemerintah yang berkuasa.
Bambang Wiwoho, Penulis dan Jurnalis senior, Mantan Direktur National Development Information Office (NDIO) di masa orde baru dan juga penulis buku “Operasi Woyla” serta biografi Jenderal Yoga Sugama, memberikan sedikit komentar terhadap pola penanganan wabah Covid-19 saat ini.
Bambang Wiwoho–yang juga Pemimpin Umum Panjimas.com–mengaku sedikit heran, mengapa dalam situasi genting akibat Covid-19, pemerintah terkesan gamang dan gagap, ditandai dengan keberadaan Crisis Center Nasional Penanggulangan wabah Covid-19 (Gugus Tugas Covid-19) yang baru dibentuk pada 11 Maret 2020 lalu. Padahal bencana wabah sudah mengancam dunia sejak Januari 2020.  Sementara itu sejarah tentang berbagai wabah yang menyerang dunia semenjak berabad-abad silam,  juga sudah menjadi pengetahuan umum.

Berikut di bawah ini adalah rangkuman hasil wawancaranya.

“Menyikapi wabah mematikan Covid-19 saat ini, mekanisme penanganannya sekilas sudah berlangsung normal, namun timbul pertanyaan, mengapa kita terkesan gagap dan gamang, dalam menangani merebaknya wabah Covid 19 di Indonesia; bahkan dari sejumlah berita di media massa terkesan sejumlah pejabat seperti menjadikannya bahan bercandaan dan menggampangkan. Mengapa pembentukan sebuah sistem yang terintegrasi dengan dibentuknya satu Gugus Tugas Covid-19 (Crisis Center Nasional) yang khusus menangani wabah mematikan ini, baru dilakukan pada 11 Maret 2020 lalu dengan Kepres. No 7/2020. Padahal pandemi global Covid-19 sudah mewabah sejak Januari 2020.
Keberadaan Gugus Tugas atau Cricis Center itu bisa menunjuk dengan jelas siapa yang bertanggung jawab secara nasional terhadap penanganan wabah. Keberadaannyapun harus diback-up oleh Undang- undang yang kuat dan mendukung bekerjanya sistem. Lalu adanya Standar Operating Procedure (SOP) yang jelas, begitupula dengan mekanisme kerjanya. Selain itu Tim Crisis Center harus bisa bekerja dengan luwes.
Dalam Crisis Center yang terintegrasi disusun lengkap personalia tim dengan Ketua, wakil ketua, dan beberapa personal tenaga pendukung Crisis Center yang faham akan wabah, dan bekerja sesuai jenis krisis yang terjadi.
Jika saat ini BNPB dengan Gugus Tugas Covid-19 dianggap sebagai lembaga Crisis Centre Nasional, jika boleh diberikan saran adalah Pertama, Dengan dibentuknya Gugus Tugas Covid-19 yang dibackup oleh Kepres No 7/2020 maka harus dilengkapi jajaran tenaga operasional yang terdiri dari TNI dan Polri. Backup oleh TNI dan Polri amat urgent, sehingga ketika harus melaksanakan lockdown suatu wilayah, pelaksanaannya menjadi betul-betul efektif untuk “mengunci” wilayah kota/daerah tertentu. Tidak boleh ada yang  keluar atau masuk ke wilayah tersebut. Tentunya juga didukung dan bekerjasama dengan aparatur terkait lainnya.
Kedua, Satuan Tugas juga harus didukung oleh tim medis yang memadai untuk melakukan pencegahan, penularan dan penanggulangan wabah, serta efektif mampu mengatasi dan juga mengobati penderita wabah. Peran Kementerian Kesehatan amat vital dalam penyediaan tenaga medis untuk mendukung Crisis Center.
Ketiga, harus juga dipersiapkan sistem logistik yang dapat memperlancar bantuan logistik bagi penduduk yang tidak dapat keluar untuk bekerja dan berbelanja kebutuhan pokok sehari-hari, terutama terhadap penduduk berpenghasilan rendah. Dalam kaitan ini seyogyanya melibatkan pengurus RT/RW, karena mereka yang paling tahu dan bisa paling cepat begerak.
Keempat, harus didukung oleh tim penerangan yang bisa bekerja cepat dan masif namun terkendali dalam satu komando.
Sebetulnya ihwal wabah penyakit ini Kementerian Kesehatan RI cukup punya banyak referensi dalam mendata berbagai jenis wabah yang ada di Indonesia, di tingkat Asia Tenggara bahkan data jenis-jenis wabah yang pernah melanda dunia, tak terkecuali sejarah perkembangan wabah yang ada di Timur Tengah khususnya Arab Saudi.
Asal tahu saja, terhadap Ka’bah di Mekkah itu bukan hanya kali ini saja dilakukan pembatasan ibadah  haji. Di sepanjang sejarah, ibadah haji pernah ditutup sebanyak 40 kali, sebagian diantaranya karena wabah penyakit mematikan.
SOP di Kementerian Kesehatan kita pasti memiliki data dan cara  bagaimana menangani berbagai jenis wabah yang pernah ada di Indonesia, bahkan dunia.  Dengan adanya file data wabah penyakit beserta SOP tindakan yang harus dilakukan, maka penanganan prosedur pencegahan maupun tindakan untuk mengatasi wabah dapat dilakukan serta mencegah agar tidak terulang lagi.
Ketika diketahui mulai merebaknya wabah mematikan di Wuhan, jika kita sudah memiliki mekanisme dan SOP penanggulangan Krisis Nasional dengan Pusat Komanda Krisisnya, mestinya kita sudah bisa melakukan antisipasi pada Januari 2020 kemarin. Jika saja pada Januari 2020 yang lalu kita sigap mengantisipasi penularan wabah tersebut, maka kesan gagap dan gamang terhadap penanganan bencana wabah penyakit Covid-19 dapat dihindari dan penyebaran wabah bisa diatasi.
Tidak terkecuali Pemda DKI Jakarta yang juga terkesan gagap, meski kita harus mengapresiasi langkah-langkah  Anies Baswedan. Jika lockdown Jakarta misalnya mau tak mau harus dilakukan, maka sebetulnya yang harus diperhatikan tidak hanya DKI Jakarta, tetapi juga Jabodetabek. Sebab, penduduk Jakarta amat berbeda pada waktu siang dan malam hari. Dari sekitar 12 juta penduduk Jakarta pada siang hari, mungkin sekitar empat sampai lima  juta orang ketika malam tiba, bermukim di seputaran Jabodetabek sebagai kota-kota penyangga Jakarta.
Oleh karenanya memang perlu koordinasi menyeluruh dengan Pemda-pemda se Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
Khusus tentang masalah penanganan wabah, sebetulnya  kita juga sudah memiliki Undang-undangnya, yakni UU no.6/2018 Tentang Kekarintanaan Kesehatan. Dan juga tak kalah penting, pandemik Corona kali ini seyogyanya bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk memiliki Pusat Komando Krisis, yang bisa bekerja cepat dalam suatu mekanisme dan SOP manajemen krisis nasional, yang meliputi berbagai aspek kehidupan, dan bukan semata-mata wabah atau peperangan. (Pso)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *