oleh

Apakah Perlu Angkutan Publik Berhenti Sama Sekali?

Iklan Asia Mas Tour and Travel

 

Pagi ini beredar kepadatan penumpang di KRL, dan orang beramai-ramai menyalahkan Anies Baswedan. Kebijakan yang keliru, katanya. Harusnya Pak Anies lebih tegas lagi yang lain berkata. Mari kita bahas duduk soalnya.

Pertama, Pak Anies Baswedan itu Gubernur DKI Jakarta ya. Bukan Gubernur Indonesia. Jadi kewenangannya terbatas hanya untuk DKI Jakarta, termasuk BUMD-nya. Yang dikeluhkan itu adalah berjubelnya penumpang di stasiun dan kereta KRL. Sudah tahu belum KRL itu manajemennya di bawah siapa? KRL ada di bawah manajemen PT KCI, yang merupakan anak perusahaan PT KAI, yang berada di bawah Kementerian Perhubungan. Pak Anies tak berwenang mengatur kereta yang ada di bawah BUMN, jelas kan ya?

Kedua, ada yang bilang kenapa Pak Anies tak stop sama sekali angkutan publik? Kalau pembatasan itu tanggung, katanya. Iya membiarkan angkutan umum berjalan seperti biasa memang berbahaya. Semestinya angkutan umum ditiadakan sama sekali. Tetapi Presiden tidak membolehkannya, beliau ingin alat transportasi publik tetap ada.

Padahal lihat bagaimana keadaan di Italia, akibat tidak membatasi angkutan umum. Angka kematian akibat virus Corona di Italia telah melampaui China, padahal kedua negara sama-sama menerapkan lockdown. Wakil Presiden Palang Merah China, Sun Shuopeng, menyebut ada kelemahan Italia saat penguncian itu. “Kalian lemah dalam memberlakukan kebijakan lockdown. Karena transportasi publik masih berjalan, orang-orang masih hilir mudik, dan masih berkumpul di hotel. Mereka enggak memakai masker. Saya nggak tahu apa yang kalian pikirkan,” ujar Sun Shuopeng seperti dikutip Time.

Jelas ya. Pak Anies tak bisa melawan kebijakan Presiden. Jika ingin transportasi umum ditiadakan, sampaikan pada presiden. Yang bisa dilakukan Pak Anies adalah mengurangi tansportasi umum dan memberlakukan sistem jarak fisik aman yang ketat. Kita lihat di stasiun Trans Jakarta dan MRT, tertib.

Ketiga, ada yang bilang Pak Anies kurang tegas. Kenapa tak memberi sanksi atas perusahaan dan kantor yang tetap buka? Begini ya, sanksi atas ketidakpatuhan hanya bisa diberikan jika ada aturan hukumnya. Dan aturan hukum itu adalah keputusan karantina wilayah sosial (lock down), sebagaimana diatur dalam UU no 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Dalam aturan UU ini siapapun yang melanggar aturan dapat diancam pidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta. Tapi kewenangan untuk menerapkan satu wilayah/ negara ada dalam karantina wilayah sosial ada pada presiden.

Jadi bukannya Pak Anies tidak tegas. Tetapi UU-lah yang tidak memberi kewenangan bagi Pemerintah Daerah manapun untuk bertindak lebih tegas. Sebab kewenangan lock down sekaligus pidana dan sanksi atas ketidakpatuhan itu ada pada presiden.

Walau tanpa kewenangan memadai, kita tahu Pemprov DKI Jakarta telah berusaha semaksimal mungkin melakukan kebijakan pengetatan mobilitas warga demi mencegah penyebaran virus ini. Ada 1.262 perusahaan dan perkantoran di DKI Jakarta yang mematuhi seruan Gubernur memberlakukan sistem kerja dari rumah atau menutup sebagian usahanya. Kita berterimakasih atas kesadaran mereka bahwa prioritas saat ini adalah menjaga kesehatan, bukan ekonomi. Bagaimana bagi yang tak taat? Selagi tidak ada keputusan penerapan karantina wilayah sosial oleh pemerintah pusat, tak ada sanksi yang bisa diterapkan.

Disitulah agar teman-teman memahami duduk perkaranya. Lalu kalau ingin mengkritik atau mendorong kebijakan, tujukanlah pada orang/ institusi yang tepat.

Wabah corona ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan Anies Baswedan seorang.

Penulis : Tatak Ujiyati

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *