oleh

Covid-19 Menguji Kualitas Kebijakan Pemerintah

Iklan Asia Mas Tour and Travel

TribunAsia.com 

Oleh : Zaenal Abidin Riam

Koordinator Presidium Demokrasiana Institute/Mahasiswa Program Pascasarjana Kebijakan Publik School of Government and Public Policy (SGPP) Indonesia

Virus corona menjadi isu paling hangat belakangan ini, ruang publik dipenuhi perbincangan tentang corona, bising bahkan terkesan gaduh, sulit membedakan ungkapan fakta, opini, dan hoax dalam kegaduhan ini, semuanya bercampur jadi satu. Masyarakat resah, bagaimana dengan pemerintah? Resah juga, buktinya bisa dilihat dari rangkaian kebijakan yang mereka ambil. Kebijakan yang diambil dalam kondisi resah seringkali kurang perhitungan, akibatnya sekilas terjadi pertentangan antara kebijakan satu dan kebijakan lainnya, sebaliknya kebijakan yang diambil dalam kondisi tenang selalu memiliki langkah runut disertai solusi konkrit.

Bagaimana model kebijakan pemerintah menghadapi Covid-19, terlebih setelah dinyatakan pandemic oleh WHO, mudah menganalisinya, tinggal mencermati secara utuh kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ini, apakah ada ketidakselarasan antara kebijakan yang satu dan kebijakan yang lain? Sulit mengatakan tidak ada, hal tersebut bisa dilihat dari rangkaian kebijakan awal yang dikeluarkan pemerintah menghadapi masalah corona, saat itu pemerintah memberi himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap virus corona dengan mengurangi bepergian keluar rumah, termasuk menghindari kerumunan, namun pada saat yang sama pemerintah mengkampanyekan himbauan untuk tidak takut berwisata, boleh jadi pernyataan ini dimaksudkan agar turis mancanegara tidak khawatir datang dan berwisata di Indonesia, tetapi penting diingat bahwa orang Indonesia juga senang berwisata. Menghimbau tidak bepergian keluar rumah dan anjuran tidak takut berwisata adalah dua hal kontradiktif, sangat terlihat ada inkonsistensi kebijakan dalam kasus ini.

Dalam sudut pandang kebijakan publik ada yang disebut inkonsistensi dinamis, situasi dimana preferensi pembuat keputusan berubah dari waktu ke waktu sedemikain rupa sehingga preferensi dapat menjadi tidak konsisten pada titik waktu lain. Ini disebabkan karena ada banyak “diri” yang berbeda di dalam pembuat keputusan, masing-masing “diri” mewakili pembuat keputusan pada titik dan waktu berbeda, ketidakkonsistenan terjadi ketika tidak semua preferensi diselaraskan. Analisis ini juga cocok digunakan membedah relasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimana ada bagian tertentu dari kebijakan keduanya yang tidak langsung selaras, terjadi perbedaan kecenderungan, dan itu nampak ke permukaan, walaupun setelahnya ada upaya menyelaraskan.

Jika menggunakan standard level, kualitas kebijakan pemerintah menghadapi covid-19 tidak berada pada level tertinggi, artinya pemerintah sebenarnya tidak sepenuhnya siap menghadapi masalah besar dan serius ini, padahal ada rentang waktu yang cukup bagi pemerintah untuk bersiap sebelum corona terjadi di Indonesia, sayangnya masa tersebut tidak digunakan dengan baik, pemerintah justru sibuk menangkis pernyataan tentang potensi terjadinya corona di Indonesia, bahkan aparat pemerintah saat itu terlalu jumawa, seolah Indonesia mustahil diserang corona, dan saat corona menjadi kenyataan di Indonesia maka kepanikanlah yang pertama kali mengambil panggung.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *