oleh

Program PTSL Menjadi Catatan Laporan yang Ditindaklanjuti Ombudsman RI

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TribunAsia.com – Program PTSL menjadi bagian laporan yang diterima dan kini tengah ditindaklanjuti Ombudsman RI. Ombudsman sendiri mencatat 107 laporan yang masuk terkait permasalahan Agraria/Pertanahan dari masyarakat.

Diketahui, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu sendiri dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan data pada Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL), sepanjang tahun 2019, Ombudsman Jakarta Raya menerima sejumlah 635 Laporan Masyarakat sepanjang tahun 2019.

“Laporan Masyarakat yang kami terima tahun kemarin (2019) meningkat jumlahnya, bahkan sampai dua kali lipat dari tahun 2018 (336 Laporan) ketika Ombudsman Jakarta Raya terbentuk,” kata Teguh P. Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Sabtu (13/3/2020).

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) telah menyelesaikan dan mempublikasikan Laporan Tahunan 2019 bertempat di Kantor Ombudsman RI, Jalan Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dari jumlah tersebut, 542 Laporan diterima langsung oleh Keasistenan PVL Ombudsman Jakarta Raya dan sejumlah 93 Laporan merupakan limpahan dari Ombudsman RI (Kantor Pusat).

Selain itu, ada pula 9 Laporan Inisiatif karena Ombudsman dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (own motion investigation) dengan melihat isu pelayanan publik yang mendapat perhatian publik maupun perlu penanganan segera.

Dari segi substansi, Laporan Masyarakat terkait Agraria/Pertanahan menjadi yang paling banyak dilaporkan dengan 107 Laporan, sementara di tempat kedua ada substasi Kepolisian dengan 94 Laporan. Laporan paling banyak dilaporkan ketiga dan keempat berturut-turut adalah terkait Lembaga Pemasyarakatan dengan 81 Laporan dan Pendidikan dengan 42 Laporan.

“Laporan terkait pertanahan, kepolisian, dan pendidikan merupakan jenis laporan yang memang sering diadukan bukan hanya untuk tahun 2019 tetapi sudah sejak lama. Substansi pertanahan biasanya terkait isu tumpang tindih sertipikat, ganti rugi pengadaan tanah, maupun Program PTSL yang sejak beberapa tahun bergulir,” ungkap Ombudsman kepada wartawan.

Ia mengatakan, ” Laporan kepolisian yang diadukan terkait penundaan berlarut penanganan LP (Laporan Kepolisian), sementara untuk pendidikan biasanya terkait prosedur dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) dan pungutan liar oleh pihak sekolah”, ujar Teguh.

Untuk instansi yang dilaporkan, substansi Agraria/Pertanahan melibatkan baik unsur pemerintah daerah yaitu Lurah/Kepala Desa terkait surat keterangan tanah (PM-1) maupun unsur instansi vertikal (non pemda) yaitu Kantor Pertanahan.

Pihaknya menjelaskan, untuk substansi Kepolisian, biasanya melibatkan instansi vertikal yaitu Polsek, Polres, dan Polda. Sementara terkait Pendidikan, unsur pemda yang dilaporkan yaitu Dinas Pendidikan dan sekolah. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *