oleh

Ombudsman Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Pengurangan Layanan Transportasi

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TribunAsia.com – Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya (Ombudsman Jakarta Raya) mengapresiasi positif upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pencegahan dan penanganan Covid-19.

“Ada banyak tindakan terukur yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, mulai dari Call Center 112, penyediaan anggaran yang memadai, Ingub penanganan Covid-19, modeling peta sebaran penderita Covid-19, penutupan tempat rekreasi, sampai instruksi belajar di rumah bagi para siswa,” kata Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho, Senin (16/3/2020).

Namun khusus untuk pengurangan frekuensi, waktu, dan cakupan wilayah pelayanan transportasi publik seperti Trans Jakarta, MRT, dan LRT, Ombudsman Jakarta Raya menilai kebutuhannya bertolak belakang dengan kebijakan tersebut. Ombudsman Jakarta Raya telah melakukan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun MRT, Commuter Line, Rail Link, LRT, dan Trans Jakarta pada hari Kamis, (12/3).

Dimana hasil temuan menunjukan belum seluruh penyelenggara pelayanan transportasi publik menerapkan indikator pencegahan dan penanganan Covid-19 yang baik. Tercatat ada 8 indikator penting pencegahan dan penanganan Covid-19 di layanan transportasi publik, yaitu pengukuran suhu tubuh, penyediaan hand sanitizer, ketersediaan fasilitas kesehatan, keberadaan petugas kesehatan, petunjuk arah yang jelas ke fasilitas kesehatan, media edukasi Covid-19, masker bagi para frontliner layanan transportasi publik, serta SOP penanganan.

Saat ini, Ombudsman Jakarta Raya melihat beberapa penyedia moda transportasi publik tersebut telah melakukan perbaikan layanan, namun masih dibutuhkan perbaikan lagi.

“MRT misalnya, sewaktu kami sidak masih ada beberapa stasiun yang tidak terlalu ketat melakukan pengukuran suhu tubuh, kadang dilakukan kadang tidak,” papar Teguh.

Saat ini, Ombudsman Jakarta Raya menilai MRT sudah lebih serius dalam menerapkan SOP penanganan diantaranya dengan melakukan pengukuran suhu secara lebih ketat.

“Akan tetapi, dengan pengurangan frekuensi dan waktu pelayanan di MRT, pengguna layanan menjadi menumpuk pada satu tempat dan waktu ketika pengetatan pemeriksaan suhu tubuh dilakukan. Yang terjadi kemudian, antrian penumpang menjadi lebih panjang,” ungkapnya lagi.

Penumpukan penumpang tersebut justru meningkatkan risiko penularan Covid-19 di tempat umum. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan harapan mitigasi kebencanaan seperti yang diharapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dalam penilaian Ombudsman Jakarta Raya, kebutuhan akan penambahan jumlah armada, frekuensi, dan cakupan wilayah Trans Jakarta menjadi lebih besar lagi.

“Berdasarkan temuan kami sewaktu sidak hari Kamis lalu, Trans Jakarta bersama Rail Link (kereta bandara) menjadi yang paling tidak siap dalam manajemen penanganan penyebaran virus corona pada fasilitas mereka,” kata Teguh.

Melihat kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta diharapkan dapat memberikan bantuan kepada Trans Jakarta baik dari sisi anggaran maupun personil untuk memperbaiki pelayanan seperti penambahan alat pengukur suhu tubuh di setiap halte, berikut petugasnya, fasilitas kesehatan, dan SOP penangananan Covid-19.

“Berdasarkan sidak terakhir kami, hanya Trans Jakarta yang belum melakukan pengukuran suhu tubuh. Untuk Rail Link sudah langsung melakukan perbaikan standar penanganan, begitu juga Commuter Line yang telah melakukan pengukuran suhu tubuh di 12 stasiun mereka,” lanjut Teguh.

Selain terkait pengukuran suhu tubuh, jika Trans Jakarta hendak memperbaiki layanannya, maka bukan dengan melakukan pengurangan frekuensi, waktu, dan cakupan wilayah tapi justru penambahan ketiganya.

“Jika dikurangi (frekuensi, waktu, dan cakupan wilayah), yang terjadi justru penumpukan bukan penguraian karena dibutuhkan tambahan waktu bagi Trans Jakarta untuk melakukan pengukuran suhu tubuh para penumpangnya,” tandasnya.

Untuk itu, Ombudsman Jakarta Raya meminta Pemprov DKI Jakarta segera melakukan evaluasi atas kebijakan yang diambil terkait pelayanan Trans Jakarta, MRT dan LRT agar penumpukan penumpang yang memperbesar risiko penularan Covid-19 tidak terjadi.

“Pengurangan mungkin bisa dilakukan secara bertahap nanti setelah himbauan Presiden terkait bekerja, belajar, dan beribadah di rumah telah dilaksanakan oleh banyak instansi. Disisi lain, karena himbauan itu disampaikan saat hari libur, kemungkinan besar mereka (instansi) baru bisa memutuskannya (kebijakan bekerja di rumah) pada hari kerja,” tutup Teguh.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *