oleh

Pemprov DKI Jakarta Tunaikan Kewajibannya Bangun Sodetan Antisipasi Banjir di Sekitar JGC

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TribunAsia.com – Banjir yang merendam pemukiman disekitar Kawasan Jakarta Garden City (JGC) Jakarta Timur dijelaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan akan diselesaikan segera dan proses perbaikan saluran air akan diawasi.

“Kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan itu harus ditunaikan dan itu harus diawasi,” terang Gubernur kepada TribunAsia.com di Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

Anies Baswedan menambahkan, kewajiban Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam hal penanganan masalah banjir telah ditetapkan. Saat ini proses pengerjaan sodetan tengah berjalan yang rencananya dialirkan menuju banjir kanal timur (BKT).

“(sodetan) itu sudah dijalankan,” singkat Anies.

 

Direktur Eksekutif Government Watch

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Government Watch (Gowa), Andi W. Syahputra menyampaikan peristiwa yang terjadi di AEON Mall Cakung Jakarta Timur merupakan murni kekecewaan warga terhadap pengembang.

AEON Mall yang sempat dirusak massa ketika banjir merendam pemukiman disekitar 4 RW disekeliling Kompleks Jakarta Garden City (JGC). Penyebab utama anarkis dipusat perbelanjaan tersebut disinyalir bangunan Mall tak memperhatikan lingkungan setempat.

“Bahwa peristiwa yang terjadi di AEON Mall Cakung adalah murni luapan amarah warga sekitar terhadap pengembang yang tak peduli lingkungan,” tegas Andi, Sabtu (29/2).

Lebih lanjut Direktur Eksekutif Gowa menilai, warga sekitar hanya dijadikan objek korban atas ketidakpatuhan pengembang terhadap beberapa peraturan yang telah disepakati dengan pemprov DKI Jakarta. Jakarta Garden City dikelola PT Modernland Reality Tbk selaku pengembang yang berada di Jakarta Timur.

Namun, persyaratan tersebut ternyata diabaikan oleh pengembang AEON Mall Cakung kendati berulang kali ditagih oleh warga agar dipenuhi oleh pengembang. Massa saat itu protes keras terhadap pengembang dan berujung pengerusakan fasilitas umum di JGC pada hari Selasa lalu (25/2).

“Terutama dalam hal mempersiapkan Amdal dan prasarananya berupa waduk yang mampu menampung aliran air. Akibat dampak kehadiran berdirinya AEON Mall Cakung sehingga tidak sampai membanjiri lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam pembangunan properti di wilayah mana pun memang diberlakukan syarat-syarat yang lengkap dan ketat. Terutama melengkapi persyaratan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), dan menjamin ketersediaan sarana air yang mampu menampung buangan air maupun limbah Mall serta mampu menampung air ketika turun hujan.

“Namun tuntutan itu tetap tak digubris. Sehingga setiap hujan turun kawasan sekitarnya menjadi daerah terdampak banjir lantaran pihak pengembang abai dalam memenuhi kewajiban pembangunan infrastruktur sarana air,” tandasnya.

“Maka sangat wajar sekali apabila warga sangat marah dan mengambil langkah main hakiim sendiri,” sambungnya.

Gowa mengatakan, “Saran saya, semestinya pemerintah daerah untuk sementara menghentikan semua kegiatan yang berlangsung di Mall AEON Cakung. Setidaknya, penghentian operasi Mall sementara berlangsung dilakukan hingga Pemda DKI Jakarta mendapat jaminan waktu dari pihak pengembang terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab pengembang,” terang dia lagi.

Akan tetapi diutarakannya, sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya dalam perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta penghentian sementara operasi Mall. Dan mutlak dilakukan sebagai upaya menimbulkan efek jera bagi pengembang dalam penegakkan hukum lingkungan.

“Tanpa terapi kejut yang keras dan tegas mustahil bagi pengembang untuk mematuhi setiap tanggung jawab dan kewajibannya kepada Pemda maupun warga sekitarnya,” kata Andi.

 

Komisi D DPRD DKI Jakarta Bidang Pembangunan

Kejadian anarkis di AEON Mall Cakung Jakarta Timur bukan tanpa alasan karena pemukiman disekitar pusat perbelanjaan itu terendam banjir. Namun demikian, dengan berdirinya bangunan megah yang berada di Kompleks Jakarta Garden City (JGC) disinyalir sebagai pemicu banjir.

“Jadi ada beberapa sisi yang kita lihat terkait kejadian AEON kemarin. Bahwa masyarakat melakukan tindakan anarkis itu bukan serta merta karena sakulasi kemarahan mereka bertahun-tahun setiap musim hujan mereka selalu banjir,” jelas Syahroni dari Fraksi PAN Dapil 4, Jum’at (28/2).

Komisi D Bidang Pembangunan DPRD DKI Jakarta meminta pihak kepolisian untuk mengecek kembali Analisis Dampak Lingkungan/AMDAL di AEON Mall yang sempat digeruduk warga sekitar. Hampir nyaris setidaknya pemukiman warga yang terdapat di 4 RW itu mengeluhkan banjir berkepanjangan terlebih ketika hujan turun.

“Pertanyaannya JGC dibangun ini sudah melakukan Amdal atau belum ?. Sehingga dibangun, 4 RW terendam dan setelah dibangun banjir kemana-mana,” kata Syahroni,

“Persoalan mediasi juga tidak berjalan dan hal itu dilakukan akumulasinya. Saya juga bertemu dengan Pak Kapolres (Jaktim) yang saya katakan ke Pak Kapolres (Kombes Pol Arie Ardiansyah) harus bijak juga mengapa mereka melakukan demikian. (Harus) objektif, mengapa mereka melakukan demikian,” ungkap pria berbatik itu.

Kemudian, dia menyampaikan polisi harus bijak dalam menyikapi permasalahan tersebut. Menurut Syahroni, warga kerap menderita banjir dan pihak pengembang dinilai tidak memikirkan nasib warga sekitar.

Masih kata politisi PAN, polisi diharapkan menyelidiki juga kewajiban-kewajiban dari pengelola kawasan JGC terutama AMDAL. Jika telah memenuhi kewajiban itu.

Justru, bukan hanya anarkis saja yang ditindaklanjuti oleh polisi. Akan tetapi, dia meminta dampak lingkungan akibat pembangunan pun harus diselidiki.

“Mungkin Kapolres harus bisa menyelidiki lebih dalam dan dan kewajiban kewajiban pengembang itu sudah dijalankan atau belum sehingga banjir,” imbuhnya.

Dengan peristiwa itu, mendatang solusi bagi masyarakat terdampak banjir perlu di musyawarahkan dan membuat saluran pembuangan air ke Banjir Kanal Timur (BKT).

Hal yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalah itu dibutuhkan pompa dan pintu air disekitar JGC. Upaya-upaya tersebut kata anggota DPRD DKI Jakarta itu bisa dilakukan bersama pihak pemerintah.

“Bagaimana tentunya kita mencari jalan keluar dan saya sudah meninjau salah satunya air harus dibuang ke BKT. Sebetulnya tidak sulit karena menembus 300-500 meter enggak pakai pembebasan tinggal bekerja sama dengan pemerintah itu bisa terlaksana,” tandasnya.

“Tinggal rembuk saja bagaimana membuat pompa sehingga tidak hanya membuat aliran ke BKT. Terkadang BKT itu lebih tinggi harus dibuat semacam stasiun jadi kalau kondisi normal itu air mengalir tapi saat di BKT airnya tinggi maka pintunya air ditutup dan itu harus dilakukan pemompaan supaya air bisa mengalir ke laut,” jelas Roni. (Dw)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *