oleh

Mencari Kambing Hitam, Pertumbuhan Indonesia Stagnan di Angka 5 %

Iklan Asia Mas Tour and Travel

TribunAsia.com

Oleh : Achmad Fachrudin

Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini mengumumkan, pada kuartal IV-2019, Pertumbuhan Ekonomi tercatat 4,97% year-on-year (YoY). Di bawah target 5,04% dan sekaligus menjadi catatan terendah sejak kuartal IV-2016. Pertumbuhan Ekonomi yang rendah tersebut tak urung berdampak negatif pada berbagai upaya untuk meningkatkan berbagai sektor pembangunan lainnya dan kesejahteraan masyarakat. Padahal berbagai proyek politik dan ideologis untuk mengikis berbagai rintangan bagi Pertumbuhan Ekonomi, sudah begitu banyak dilakukan. Bahkan cenderung overdosis. Namun dampaknya terhadap target pencapaian Pertumbuhan Ekonomi, belum sepenuhnya memuaskan.

Diantara berbagai langkah politik dan ideologis tersebut adalah pertama, membangun koalisi gemuk pada kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jilid Dua dengan memasukkan dua petinggi Partai Gerindra yang notabene pesaing Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Pada jangka pendek atau sekitar saratus hari pemerintahan Jokowi, langkah tersebut berkontribusi efektif dalam membangun stabilitas dan kondusivitas politik makro dan menjinakkan dinamika politik di parlemen menjadi cenderung ‘manut’ terhadap kebijakan pemerintah. Namun hal tersebut belum terbukti signifikan membuat kinerja ekonomi pemerintahan Jokowi tumbuh secara dinamis.

Kedua, pemerintahan Jokowi melalui para menteri dan instansi terkait lainnya sangat getol melawan rintangan dan ancaman terhadap ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui program deradikalisasi. Terakhir, penolakan tegas pemerintah terhadap wacana pemulangan combattan asal Indonesia yang berafiliasi dengan ISIS. Meski demikian, berbagai proyek deradikalisasi tersebut belum sepenuhnya efektif mampu menggeliatkan Pertumbuhan Ekonomi diatas 5 persen. Apalagi hingga mencapai 6-7 persen, sebagaimana pernah ditargetkan pemerintah.

Ketika berbagai proyek politik dan ideologis tersebut dalam kenyataannya tetap tidak sepenuhnya mampu mendorong Pertumbuhan Ekonomi nasional bergerak sesuai target, berbagai alasan atau kambing hitampun dicari-cari. Kambing hitam tersebut bisa berasal dari dalam negeri, namun bisa juga berasal dari luar negeri. Pemerintah tentu saja tidak akan mau secara terus menerus mencari kambing hitam dari faktor dalam negeri. Sebab jika itu terus menerus dilakukan, maka ibarat pepatah “menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri”. Langkah tersebut sama artinya pemerintah mengakui bahwa kinerja ekonominya lemah.

Meskipun sejatinya dan sejujurnya, soal tercapai atau tidak tercapainya target Pertumbuhan Ekonomi suatu negara, pihak pertama dan terdepan yang paling bertanggungjawab adalah pemerintahan yang berkuasa. Namun demikian, sangat langka di dunia ini, penguasa yang mau mengakui kekurangan, kelemahan dan kegagalannya. Apalagi dengan gentlemen dan kesatria bertanggungjawab dengan kondisi yang ada yang tidak diharapkan oleh kebanyakan rakyatnya. Lalu pejabat tersebut turun dari jabatannya dengan sukarela.

Kebanyakan yang terjadi di dunia ini justeru sebaliknya. Yakni: penguasa akan berupaya mempertahankan kekuasaan yang sudah digenggamnya. Karena kekuasaan yang diperoleh tersebut diperoleh dengan ongkos yang sangat besar, baik ongkos sosial, politik dan ekonomi. Tidak jarang untuk mempertahankan ketidakmampuan dalam mengelola kekuasaan dilakukan dengan cara-cara manipulasi, kamuflase dan politik pencitraan sedemikian rupa.

Dalam era globalisasi dan dependensi antar satu negara dengan negara saat ini yang memang tidak dapat dihindarkan, yang paling mudah dan kecil resiko politiknya untuk menutupi ketidaktercapaian target Pertumbuhan Ekonomi adalah mencari kambing hitam dari faktor eksternal. Misalnya, sebagaimana dikatakan Kepala BPS Suhariyanto, karena perang dagang AS-Cina masih jauh dari selesai dan ada ketegangan politik di Timur Tengah. Hal ini memberikan dampak negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi global. Kegiatan industri di banyak negara juga mengalami perlambatan dan harga komoditas masih fluktuatif.

Contohnya harga Indonesia Crude Price (ICP) yang menunjukkan kenaikan 6,04 persen pada kuartal IV/2019 dibandingkan kuartal sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan kuartal IV/2018, ada penurunan 2,61 persen. Pertumbuhan Ekonomi beberapa mitra dagang utama Indonesia juga turut melambat, misalnya Cina. Ekonomi Cina tumbuh melambat dari 6,5 persen pada kuartal IV/2018 menjadi 6 persen pada kuartal IV/2019.

Faktor global lainnya yang sering dituding seretnya Pertumbuhan Ekonomi nasional adalah dipicu kebijakan The Fed, harga minyak dunia, ketegangan di Timur Tengah, proses pemakzulan Presiden Donald Trump, penurunan permintaan serta stagnasi harga komoditas dunia, Brexit, krisis ekonomi di sejumlah negara Amerika Latin, dan lain sebagainya. Terakhir, Menteri Keuangan Sri Mulyani sedang menakar dampak virus Corona dari Cina terhadap perekonomian.

Meski demikian, sebagaimana dikritik ekonom Faisal Basri, jangan sampai kelemahan kita sendiri dikesampingkan. Ibarat pepatah: gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang samudera tampak. Observasi sederhana menunjukkan pergerakan ekonomi Indonesia kian kerap berlawanan arah dengan pergerakan ekonomi dunia. Pada tahun 2013-2014 misalnya, Pertumbuhan Ekonomi dunia mengalami peningkatan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia merosot.

Sebaliknya, pada tahun 2016 Pertumbuhan Ekonomi dunia turun, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dunia naik. Hal yang sama terjadi lagi pada tahun 2018. Untuk tahun 2020, prediksi IMF untuk Pertumbuhan Ekonomi dunia sebesar 3,3 persen, naik cukup signifikan dari 2,9 persen tahun 2019. Bahkan Faisal memprediksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun ini turun menjadi 4,9 persen dibandingkan tahun lalu 5,0 persen.

 

Kalah dari Vietnam

Fakta dan ironi lain adalah bahwa tidak semua negara terpuruk ekonominya karena terjadinya gejolak ekonomi global. Contohnya, sebagaimana berhasil dipertunjukan oleh Vietnam. Ketika terjadi 33 perusahaan Cina pada Juni hingga Agustus 2019 (sebelumnya merebaknya kasus virus Corona), merelokasi pusat produksinya ke luar Cina, 23 diantaranya berpindah ke Vietnam, sedangkan sisanya berpindah ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. Sementara Indonesia tidak mendapat bola muntah, seperti ini.

Kenapa hal ini dapat terjadi? Peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyebut, ada lima faktor yang menjadikan Vietnam sebagai salah satu negara belakangan ini yang menjadi daya tarik investasi asing. Pertama, terkait dengan kemudahan regulasi investasi. Faktor kedua, sumber daya manusia. Data World Bank, menunjukkan Human Capital Index (HCI) Vietnam mencapai 0,67 atau menduduki peringkat 48 dari 157 negara. Sedangkan Indonesia berada di peringkat ke 87 dengan IHC mencapai 0,53.

Ketiga, keterbukaan ekonomi. Negara ini memiliki 15 perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) sehingga biaya ekspornya lebih efisien dan penetrasi pasar lebih mudah dibanding Indonesia. Keempat adalah dukungan infrastruktur untuk investasi. Dia mencontohkan terkait jaminan penyediaan listrik. Indonesia memang memiliki pembangkit listrik terbesar di Asia Tenggara dan Vietnam berada di urutan kedua. Namun, konsumsi listrik Vietnam per kapita mencapai dua kali lipat dari Indonesia.

Kelima, stabilitas makro ekonomi Vietnam lebih baik dibandingkan Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi negara ini melesat dari 5,03% pada 2012 menjadi 7,1% pada 2018. Kondisi itu antara lain didorong oleh pesatnya peningkatan investasi langsung. Investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) dalam lima bulan pertama 2019 ke Vietnam mencapai US$16,74 miliar. Selain itu, nilai tukar yang stabil. Dong Vietnam dianggap sebagai salah satu mata uang cukup stabil.

Padahal dibandingkan dengan Indonesia, Vietnam baru saja melakukan pembangunan ekonomi baru pada dekade akhir 1970-an. Setelah sebelumnya negera ini hancur lebur karena perang yang terjadi antara 1957 dan 1975. Perang ini merupakan bagian dari Peran Dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni Komunis dan SEATO. Jumlah korban yang meninggal diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1.000.000 jiwa di pihak Vietnam Utara.Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke Amerika Serikat, Australia dan negara-negara Barat lainnya. Setelah berakhirnya perang ini, kedua Vietnam tersebut bersatu pada 1976 dan Vietnam menjadi negara komunis.

 

Alamak

Apa yang coba dideskripsikan tersebut bukan berarti hendak menafikan faktor-faktor global sebagai penghambat Pertumbuhan Ekonomi nasional. Pun demikian, tidak berarti mengecilkan atau bahkan menegasikan berbagai proyek penjinakan politik dan deradikalisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Secara teoritik dan praktis, dua proyek besar tersebut diperlukan sebagai prasyarat untuk merealisasikan target Pertumbuhan Ekonomi.

Namun demikian, manakala pemerintah terus berkutat dengan berbagai proyek tersebut dan lalu hasilnya tetap tidak mampu mendongkrak Pertumbuhan Ekonomi—dan saat bersamaan sejumlah negara yang mengalami problem sama namun petumbuhan ekonomi dan investasinya dapat menggeliat secara sehat dan dinamis dan sejumlah isu global tidak terjadi lagi, dipastikan ada hal yang something wrong pada kinerja pemerintahan, khususnya para menteri terkait.

Hal yang paling bisa dimaklumi adalah terkait dengan masa pemerintahan Jokowi jilid dua yang baru seumur jagung. Sekitar 100 hari. Dalam waktu singkat dan sementara masa jabatanya presiden dan wakil presiden adalah lima tahun atau akan berakhir 2024, tidak logis mengharapkan semua janji-janji yang disampaikan pada Pilpres 2019 harus mampu segera direalisasikan, khususnya terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi yang makin lebih besar.

Dalam suatu kesempatan, Presiden Jokowi pernah menargetkan angka Pertumbuhan Ekonomi bisa mencapai 6-7 persen di periode keduanya bersama Ma’ruf Amin. Jokowi menegaskan hal tersebut tersebut bukan merupakan sebuah janji, melainkan target. Apapun namannya, apakah itu janji atau target, pastinya pertumbuhan sebesar itu harus mampu diraih karena memang menjadi prasyarat mutlak bagi bergeraknya sektor ekonomi lainnya. Jikapun pada akhirnya tidak mampu diwujudkan, harus dikonversi dalam bentuk program atau hasil lain yang benar-benar secara signifikan dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat kebanyakan. Jangan sampai sudah target Pertumbuhan Ekonomi meleset, perbaikan secara signifikan tarap kehidupan rakyat juga tidak berwujud menjadi kenyataan. Alamak.

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *