oleh

Ratusan Buruh Demo di Kemenkes, Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Jakarta, TribunAsia.com – Ratusan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) siang ini menggelar aksi demo menolak kanaikan iuran BPJS Kesehatan di depan Kantor Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kamis (6/2).

Demonstrasi yang dimulai pukul 11.00 WIB itu memulai orasi dengan dengan fokus penyampaian, pihaknya menolak kenaikan BPJS kesehatan yang naik hingga dua kali lipat karena memberatkan masyarakat. Kenaikan itu malah justru menambah beban yang harus ditanggung masyarakat karena ekonomi melemah, seperti yang dikatakan orator Isfan Abdullah.

Para buruh juga menegaskan BPJS adalah sistem jaminan keshetan nasional, bukan perusahaan atau BUMN. Maka seharusnya tidak bertujuan untuk mencari untung.

Isfan juga menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS seharusnya dibicarakan dulu ke rakyat, jangan semena-mena menaikkan iuran BPJS.

“BPJS wali amanat, artinya pemerintah tidak seenaknya, tidak semena-mena menaikkan iuran. Wali amanat seharusnya ketika ada kebijakan berdampak ke kehidupan rakyat, seharusnya bicara dulu ke rakyat,” tuturnya.

Dilain pihak yang dilansir dari detikcom, menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma’ruf memaparkan bahwa BPJS Kesehatan hanya menjalankan program pemerintah. Hal ini dilakukan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berjalan.

Perihal kenaikan iuran BPJS telah tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 24 Oktober 2019 lalu.

Iqbal menjelaskan bahwa melalui penyesuaian iuran ini bahwa pemerintah ingin program JKN ini tetap berjalan.

“Artinya ini kan begini, pemerintah kan ingin program JKN ini kan tetap berjalan sehingga diputuskan untuk penyesuaian iuran,” ujar Iqbal, Kamis (6/2/2020).

Bila kenaikan iuran yang banyak mendapat penolakan ini akan menjada kontraproduktif dengan program tersebut. Hal ini akan berimbas pada pelayanan yang akan diberikan nantinya.

“Kalau memang ditolak kan kontraproduktif ya, karena memang selama ini permasalahan yang tidak sesuai dengan pembiayaan berdampak pada ketidaklancaran pembayaran ke rumah sakit,” ujarnya.

Karena adanya kenaikan iuran ini, Iqbal juga mengatakan bahwa ada anggota yang turun kelas. Ia juga menganggap bahwa hal itu wajar dan itu bisa saja dilakukan. Hanya saja perbedaan kelas itu terdapat di kelas kamar saja bukan di manfaat medis yang bersifat sama untuk semua kelas. (YG)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *