oleh

Gunjang-Gunjing Pilkada Depok 2020: Sekda Hardiono Selamat dari Tuduhan Panwascam

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Depok, TribunAsia.com – Bawaslu Kota Depok tak dapat buktikan kesalahan Sekda Hardiono telah melakukan kesalahan pada netralitas aparatur sipil negara (ASN). Akhirnya, Bawaslu Kota Depok hentikan sangkaan pelanggaran pilkada yang disinyalir dilakukan Sekda Hardiono. Sebagai ASN, Hardiono dilaporkan oleh Panwascam Beji dan Panwascam Cimanggis telah melanggar netralitas dari aktivitas politik praktis.

Oleh dua Panwascam itu, Sekda Hardiono ditemukan soal foto wajah birokrat senior ini yang ada di spanduk yang disebarkan komunitas Masyarakat Madani Peduli Depok (Mama Pede) di sejumlah lokasi di Kota Depok. Di spanduk tersebut disandingkan pula dengan kalimat berpesan perlunya pemimpin baru yang ahli membangun kota.

(Foto : TribunAsia.com/HIRA)

Gunjang-gunjing ini, menggiring Bawaslu memanggil Hardiono untuk klarifikasi pada hari Jumat, 31 Januari  2020. Hardiono dengan gagah hadir. Tapi, Hardiono membantah ikut terkait dan terlibat dengan spanduk yang disangkakan itu. Dan, ujungnya, Bawaslu memutuskan status temuan itu dihentikan dengan alasan terindikasi tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan.

Hasil ini diumumkan oleh Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Depok, Willy Sumarlin, Senin, 3 Februari. Keputusan ini tercetak di secarik kertas yang ditempel di dinding kaca Kantor Bawaslu Kota Depok di Jalan Nusantara, Beji.

Baca Juga : Gonjang-Ganjing Pilkada 2020, Bawaslu Kota Depok ‘Salah Alamat’ Periksa Sekda Hardiono

“Iya dihentikan, tidak ditemukan pelanggaran pemilihan,” ujar Ketua Bawaslu Kota Depok Luli Barli menjawab pertanyaan wartawan.

Sebut Luli, dalil penghentian kasus temuan sangkaan pada Sekda Hardiono melanggar kode etik ASN  ini sudah diumumkan secara terbuka oleh Bawaslu Depok melalui Instagram resmi Bawaslu serta dipajang di kantor Bawaslu. dugaan pelanggaran etik dan Hasilnya tidak ditemukan pelanggaran pemilu.

Sedangkan Sekda Hardiono memilih sikap diam, tak berkomentar soal penghentian ini.

“Saya no comment karena itu soal internal Bawaslu,” jawabnya ringkas ketika dikonfirmasi, Kamis (6/2).

Luli Barlini sempat mengatakan bahwa boleh saja Hardiono tidak sedia datang langsung sendiri.  Luli apresiatif kepada kesediaan Hardiono yang langsung memenuhi panggilan pemeriksaan Bawaslu dengan didampingi Konsultan Hukumnya Fitrijansjah Toisuta.

“Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hardiono. Beliau sebagai sekda begitu kooperatif atas pemanggilan kami,” ujarnya menyematkan salut.

Perihal pengumuman penghentian sangkaan pelanggaran netralitas ASN menerpa Hardono dalam tahapan Pilkada Kota Depok 2020 ini kritisi Fitrijansjah Toisuta. Toisuta mempertanyakan putusan itu tidak dikirimkan kepada Hardiono dan dirinya sebagai pihak terkait utama. Padahal, putusan itu sudah ada tiga hari yang lalu. Ironisnya dia mengetahuinya melalui pergunjingan di sejumlah grup whatsapp.

“Belum dikirim kepada saya. Walau sudah diumumkan, kami menganggap belum ada keputusan apa pun. Jika esok, Jumaat, 7 Februari belum kami dapatkan, maka saya akan melaporkan kepada DKPP,” dalilnya.

Toisuta berdalih, sesuai Pasal 17 UU nomor 18 tahun 2003 bahwa dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.

Sebut Toisuta ini, seharusnya, Bawaslu berkewajiban untuk segera menyampaikan hasil putusan tersebut kepada Hardiono sebagai belahannya. Dia juga merasa ada yang ganjil soal kasus persangkaan kepada Sekda Hardiono ini sinyalir ada tujuan ‘pesanan’ tertentu.

“Soal penghentian itu belum saya dapat secara langsung. Saya belum dapat surat secara resmi. Saya malah merasa aneh, saya mengetahui adanya putusan tersebut melalui perbincangan dan sher-sheran di grup-grup WA,” sesalnya Toisuta heran.

(Foto : Istimewa)

Fitrijansjah sinyalirkan tentang beredarnya informasi dan foto ASN berpolitik praktis dan mendukung politikus tertentu yaitu Camat Bojongsari dan empat  Lurah di Kecamatan Bojongsari serta seorang ASN mantan camat mengenakan baju kaos bertuliskan “Sahabat Idris”.

“Ini aneh, mengapa atas diri Pak Dokter Hardiono ada saja pihak yang progresif melaporkan,” ungkit Fitrijansjah.

Mareka  berfoto bersama dengan Wali Kota Muhammad Idris di pada gelaran Motor Cross Minggu (15/12/2019).

Luli Barlini berdalil bahwa supaya Bawaslu dapat bertindak harus memerlukan adanya laporan dari masyarakat atau Panwascam. Namun, hingga sekarang belum ada laporan dari pihak manapun.

Soal gunjang-gunjing ini, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Rudiarto Sumarwono beri tanggapan. Disebutnya kepada pers bahwa antara KASN dengan Bawaslu Kota Depok sudah ada memoriam kesepahaman terkait pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020 sehingga Bawaslu mempunyai kewenangan memeriksa dugaan penyimpangan netralitas ASN ini melalui pengaduan dari masyarakat ataupun atas prakarsa sendiri dari Bawaslu atau KASN.

Sedangkan tanggapannya terkait foto dan isi pesan di spanduk yang dikait dengan Hardiono, menurut Rudiarto isi spanduk tersebut masuk kategori area kelabu.

“Karena yang bersangkutan belum mencalonkan diri dan tidak ada nada bersifat seruan sedang berkampanye. Juga tak ada bukti kaitan pihak pemasang dengan Hardiono. Belum ada pelanggaran aturan karena Hardiono belum ada pencalonan dari partai politik yang mengusungnya kepada KPU,” sebutnya.

Rudiarto menjelaskan, dasar hukum netralitas ASN diatur di UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 25 Tahun 2009, PP Nomor 42 Tahun 2004 dan PP Nomor 53 Tahun 2010.

ASN dilarang, antara lain:

  1. Kampanye/sosialisasi media sosial (posting, share, berkomentar, like Dll)
  2. Menghadiri deklarasi calon
  3. Ikut sebagai panitia/pelaksana kampanye
  4. Ikut kampanye dengan atribut PNS
  5. Ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara
  6. Menghadiri acara parpol
  7. Menghadiri penyerahan dukungan parpol ke paslon
  8. Mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan (melakukan ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang)
  9. Memberikan dukungan ke caleg/calon independen kepala daerah dengan memberikan KTP
  10. Mencalonkan diri dengan tanpa mengundurkan diri
  11. Membuat keputusan yang menguntungkan/merugikan paslon
  12. Menjadi anggota/pengurus partai politik
  13. Mengerahkan PNS untuk ikut kampanye
  14. Pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain
  15. Menjadi pembicara/narasumber dalam acara parpol
  16. Foto bersama paslon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan..(###)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *