oleh

Evaluasi Kinerja APBD Pemkot Depok

Iklan Asia Mas Tour and Travel

Depok, TribunAsia.com ­- Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kalam HMI) Kota Depok menggelar acara diskusi publik ‘Quo Vadis Politik Anggaran Kota Depok’. Narasumber Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono, Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Depok Arif Budiman, Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, dan Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan), Praktisi Pendidikan dan Wirausahawan Acep Azhari, serta moderator Hendrik Raseukiy, wartawan Elshinta) di JPW Cafe, Grand Depok City. Selasa (21/1/2020)

Disebutkan Presidium Kalam HMI Sukaimih Muslimin, diskusi ini sebagai kepedulian warga Kota Depok terhadap pembangunan terutama pada pendapatan dan realisasi APBD.

Dilaporkan TribunAsia.com, Imam Budi Hartono menilai rendahnya serapan anggaran menimbulkan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2019. Menurutnya, jumlah Rp 615 miliar bukanlah nilai yang kecil. Ia menambahkan,

“Masih dijumpainya masalah terkait, kenyamanan dan kesejahteraan dengan kondisi APBD Rp 3,5 T dinilai sulit diatasi. Meski begitu, Kota Depok juga mendapatkan bantuan senilai Rp 70 Miliar dari Provinsi Jawa Barat. Permasalahan Silpa yang cukup besar bisa diselesaikan dengan cara APBD yang pro rakyat,” sebutnya.

Artinya, kalau selama ini alokasi anggaran Rp 2 miliar per kelurahan maka, dapat dinaikkan menjadi Rp 6 miliar per Kelurahan..

“Kalau di kelurahan, anggarannya akan terpakai. Bila ada 63 kelurahan, akan terserap melebihi 300 juta. Maka Silpa akan mengecil,” sebutnya.

Sedangkan Arif Budiman menyoroti Silpa anggaran pemerintah Kota Depok yang berjumlah besar, menurutnya menunjukan ketidakmampuan pemerintah kota Depok untuk mengelola anggaran.

Sedangkan masih kecilnya APBD Karena Pemkot Depok belum berani dan mengerti mencari pertumbuhan pajak padahal banyak potensi baru dengan tingginya pertumbuhan sektor usaha dan penduduk.

“Rendahnya pendapatan asli daerah yang mencapai 1,3 triliun. Padahal Kota Depok banyak potensi pajak mulai dari pajak kendaraan bermotor, restoran, bangunan seperti Apartemen, Mall serta pendapatan dari Badan Usaha milik daerah miisalnya PDAM. Menurut saya APBD Depok dan PAD itu bisa lebih dari saat ini kalau ada pengelolaan yang baik dari pemerintah,” jelas Arif.

Dari sisi lain, Ikravany Hilman mengungkapkan bahwa Kota Depok IPM nomor 3 se-Jawa Barat. Namun, lanjutnya, kenaikannya hanya 1,7 saja bila dibandingkan di Jawa Barat 2,5. Bahkan, bila dibandingkan dengan Banyuwangi, Surabaya, Kulonprogo masih kalah Depok. Bayangkan, di Surabaya tiap tahun bisa menurunkan suhu 2 derajat Celcius. Kulonprogo bisa menyetop pembangunan minimarket dan yang berkembang adalah pasar tradisional serta UMKM.

“Pemkot Depok sangat tertutup bila bahas anggaran. DPRD untuk mengetahui rencana kerja dan anggara sangat susah. Sampai mengancam boikot pembahasan anggara dulu, baru diberikan,” sebut Ikra.

Sedangkan Acep Azhari mengungkapkan Kota Depok diuntungkan dengan banyaknya perguruan tinggi sehingga meningkatkan IPM.

Depok bisa punya pemasukan baru, bisa saja investasi dipelbagi daerah yang punya potensi. Namun akan sulit dimengerti bila pemikiran pemikiran pemimpin tanpa entrepreneurship.

Ketua panitia diskusi Furqan Sangiang menyayangkan tidak tidak ada dari pihak Pemkot Depok yang bersedia hadir. Padahal, undangan sudah dilayangkan kepada Bappeda dan BKD. Maksudnya positif untuk berdiskusi dari pelbagai sudut pandang yang berimbang. (##)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *