oleh

Ada Apa di Jiwasraya ?, Bongkar !, Pailitkan ?

Iklan Asia Mas Tour and Travel

TribunAsia.com

Episode 1

Oleh : Adherie Zulfikri Sitompul,SH., MIP., CLA .

*Ketua Umum PP. Ikatan Sarjana Al Washliyah.

*Advocate/Pengacara/Konsultan Merek-Paten-Hak Cipta.

*Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia.

 

Situasi PT. ASURANSI JIWASRAYA (Persero) atau lebih trend dengan “JIWASRAYA”, saat ini secara Hukum maupun tata kelola finansial berada di ujung tanduk, namun upaya penyelamatannya secara HUKUM maupun MANAJEMEN KENEGARAAN justru menggelinding ke arah “POLITIS”.

Sudah terlalu sering BUMN di Indonesia ini mengalami permasalahan “MERUGI” sebagai akibat KETIDAKMAMPUAN PEMBAYARAN kepada KREDITUR maupun TATA KELOLA YANG SALAH.

Tercatat dalam jejak digital terdapat beberapa BUMN yang pernah diajukan PAILIT namun diselamatkan keberadaannya justru melalui Putusan Mahkamah Agung RI antara lain : PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ditahun 2007 , PT. Djakarta Lloyd ditahun 2011, PT. Hutama Karya (Persero), PT. Tridarma Wahana dan PT. Iglas (Persero), PT. Kertas Leces ditahun 2018, “Yang berhak mempailitkan BUMN adalah Menteri Keuangan”, dan saat itu penyelesaiannya ada yang tetap dikejar tentang tindak pidana korupsi didalam pengelolaannya pada beberapa BUMN bermasalah tersebut namun tidak satupun yang dibumbui dengan nuansa politis.

Menurut saya hal ini sangat terlihat berbeda sekali dengan keadaan PT. ASURANSI JIWASRAYA (persero) atau dikenal dengan sebutan “JIWASRAYA”, tindak pidana korupsinya telah dikejar pengungkapannya oleh Kejaksaan Agung RI namun yang menjadi sorotan masyarakat tatkala permasalahan ini masuk dalam ranah politis bahkan dalam RDP Rapat Pleno di DPR RI pada tanggal 13 januari 2020 berkumandang suara di senayan untuk dibentuknya “PANSUS JIWASRAYA”.

Memang jika dibandingkan dengan potensi kerugian negara jauh berbeda dengan perisitiwa “JIWASRAYA”, pada PT. Dirgantara Indonesia potensi kerugian negara senilai hampir Rp 8 Miliar dan PT.DGI hampir saja menghadapi kebangkrutan, dahulunya PT. DGI ini bernama PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) dan menurut saya agar sekaligus Menteri BUMN juga menelisik PT. DGI hal mana situasi pertumbuhan PT. DGI perlu pula diungkap ke public oleh Kementerian BUMN khususnya pasca Otoritas Jasa Keuangan (OJK) “menutup kegiatan DANA PENSIUN IPTN” guna memenuhi permintaan PT. DGI selaku pendiri Dana Pensiun IPTN pertanggal efektif 31 Agustus 2019 berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Nomor KEP-69/D.05/2019 dengan alasan peserta dana peniun semakin berkurang sejak tahun 2010 dan peserta program Jaminan Pensiun telah dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan, nah bila hal ini bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan saya pikir BPJS Ketenaga Kerjaan dapat melakukan akuisisi pada PT. TASPEN agar tidak tumpang tindih.

Menelisik pada PT. Jakarta Lloyd terdapat potensi kerugian Rp. 2,50 triliun (sumber bumn.go.id-oktober 2012), namun berdasarkan data yang dapat diakses online, di sebutkan PT. Djakarta Lloyd saat ini telah keluar dari papan nama “BUMN Merugi”, sedangkan upaya hukum jeratan korupsi telah menghukum Mantan Manajer Operasional dan Kepala Bagian Keuangan Djakarta Lloyd dengan nilai korupsi hanya Rp. 42 Juta yang dapat dibuktikan dengan alas an terdakwa Hendrik WK Pangaribuan melakukannya karena tidak digaji selama 16 bulan kerja namun jaksa KPK berpendapat terdakwa melakukan korupsi senilai Rp. 400 juta, namun saat itu tidak terseret dalam aroma nuansa politis, hanya catatan telak terjadi pada tahun 2019 terlibatnya OKNUM anggota DPR RI bernama BS dapil Jateng X yang menerima suap Rp. 300 juta dari Dirut PT Ardila Insan Sejahtera dalam dakwaan penerimaan uang dari Lamidi Jimat karena telah membantu menagihkan utang ke PT. Djakarta Lloyd dan kompensasi PT. AIS mendapatkan pekerjaan Penyediaan Bahan Bakar Minyak untuk kapal-kapal milik PT. Djakarta Llyoid.

Kembali kepada JIWASRAYA yang mengalami peristiwa ‘FRAUD” atau “KECURANGAN AKUNTANSI” berupa tindakan curang yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri/kelompok atau merugikan pihak lain baik perorangan, perusahaan maupun institusi, yang terjadi karena adanya factor pendorong untuk dilakukan secara perseorangan bahkan secara berkelompok atau dapat pula secara corporate dan massiv yakni adanya Greed (keserakahan), Opportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), Exposure (pengungkapan) , vide teori GONE.

Akibat terjadinya “FRAUD” , JIWASRAYA memiliki rasio kecukupan modal MINUS 805% sedangkan menurut aturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk perusahaan asuransi baik umum mapun jiwa adalah 120%. Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yakni kemampuan perusahaan yang bergerak disektor keuangan baik Bank maupun Non Bank berupa kemampuan dalam ketersediaan modal berupa DANA CADANGAN untuk digunakan mengatasi resiko keuangan yang akan terjadi berupa resiko kerugian. Dimana MODAL/CAR tersebut berasal dari Modal Utama / Inti berupa Modal Sendiri dan Modal Pelengkap berupa Modal yang berasal dari Nasabah.

Dalam Peraturan OJK tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan modal atau liquiditas Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re Asuransi pasal 2 ayat (2) (3) “ Perusahaan setiap tahun wajib menetapkan target Tingkat Solvabilitas Internal yang ditetapkan paling rendah sebesar 120 % (seratus dua puluh persen) dari Modal Minimum Berbasis Resiko (MMBR) dengan memperhitungkan profil resiko setiap perusahaan serta mempertimbangkan hasil simulasi scenario perubahan (stess test).

Sedangkan di pasal 5 ayat (2) huruf ( c ) dan ( j ) ; secara tegas diatur tentang kewajiban perusahaan asuransi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penempatan investasi yang diperkenankan dalam bentuk investasi diantaranya Saham yang tercatat di bursa efek dan reksa dana, selanjutnya pada pasal 6 ayat (4) di atur pula tentang Penempatan atas asset yang diperkenankan dalam bentuk investasi berupa reksa dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf ( j ) harus memenuhi ketentuan (a) bagi reksa dana yang dilakukan melalui penawaran umum, telah mendapat pernyataan efektif dari OJK dan (b) bagi reksa dana penyertaan terbatas, telah tercatat di OJK , kemudian perusahaan asuransi diwajibkan membuat laporan berkala setiap tahunnya kepada OJK sebagaiman dmaksud dalam pasal 44 nya.

Peraturan OJK tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan modal atau liquiditas Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Re Asuransi merupakan pengawasan atas kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan re asuransi pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (4), pasal 20 ayat (5), pasal 21 ayat (4) dan pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian , dimana OJK memiliki landasan payung hukum dalam menjalankan fungsi tugas pokok serta kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (lembaran Negara tahun 2011 Nomor 111, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Berdasarkan kewenangan OJK yang ada padanya , apakah benar OJK telah melihat dalam laporan keuangan JIWASRAYA tumbuh dengan pesat. Ditambah lagi, pada tahun-tahun berikutnya premi Jiwasraya tampak gemuk. Tahun 2017, perusahaan mencatatkan perolehan premi Rp21,8 triliun-dua kali lipat dari premi yang didapatkan pada 2015. Tahun 2016, JIWASRAYA membukukan laba bersih Rp1,7 triliun, apabila benar OJK telah menjalankan kewenangannya tentunya terjadi kontradiksi dengan apa yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan laba keuangan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak 2006 semu. Sebab, raupan laba itu diperoleh karena rekayasa laporan keuangan (window dressing). Misalnya pada 2017, perusahaan memperoleh laba Rp2,4 triliun tetapi tidak wajar karena ada kecurangan pencadangan Rp7,7 triliun.

Dalam keterangan pers yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Tohir menegaskan benar adanya peristiwa dan perbuatan rekayasa laporan keuangan (window dressing) yang dapat dikatagorikan pada perbuatan penipuan laporan keuangan seolah olah perusahaan sehat dan oleh karenanya bertujuan untuk menarik investor , meskipun langkah yang dilakukan Menteri BUMN ini untuk mem-BONGKAR apa saja yang terjadi di JIWASRAYA ini sedikit dikaitkan dengan keterlibatan perusahaan MAHAKA yang merupakan miliknya ditahun 2014 yang ikut dimasukkan dalam skema politis dengan adanya tudingan dari Andi Arief (wasekjend Partai Demokrat) Isue ini semakin bergulir dengan adanya statement Wakil Sekjend Partai Demokrat (kutip GATRA aquo), Andi Arief , yang memulai serangan terhadap ISTANA dengan menyebutkan “semua tersangka JIWASRAYA sudah dikondisikan untuk menunjuk hidung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pristiwa “FRAUD” bahkan bergulir tudingan Andi Arief ada keterlibatan perusahaan milik Erick Thohir yang saat ini menjabat pula sebagai Menteri BUMN dengan tudingan sebagai tempat perhentian uang curian jiwasraya.

Namun Isue dari Andi Arief ini dibantah oleh Arya Sinulingga STAFF KHUSUS Komunikasi Kementerian BUMN dengan menerangkan “benar dulu Jiwasyara ada membeli sahama MAHAKA tahun 2014 dan saat itu memang MAHAKA dimiliki oleh Erick Thohir senilai Rp. 14,9 miliar namun kiira kira hamper setahun kemudian di jual kembali dan Jiwasraya mendapatkan keuntungan 2,8 Milyar.

Menurut saya bahwa Issue ini semakin semrawut dan membuat gerah para nasabah JIWASRAYA khususnya maupun masyarakat Indonesia umumnya, selayaknya saya menilai perlu langkah kongkrit oleh Pemerintah Indonesia baik secara BISNIS KEUANGAN maupun secara HUKUM meliputi TINDAK PIDANA KORUPSI bahkan wajib dilakukan penyidikan atas keterlibatan secara corporasi dengan menerapkan system penyidikan berbasis CORPORATE CRIME termasuk didalamnya penyidikan dengan menggunakan instrumen UU PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG maupun Keperdataan Khususnya sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 pasal 2 ayat (5) dalam FRAUD nya JIWASRAYA.

Saya memperhatikan beberapa jejak digital terkait isi pemberitaan dimedia nasional khususnya GATRA, dan saya melihat Semakin tak menentunya situasi ini dipertegas lagi oleh BPK yang menilai “JIWASRAYA dengan sadar telah menempatkan saham secara tidak langsung pada perusahaan yang sebenarnya memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, dengan masuk dalam dunia investasi dengan intrumen reksa dana yang kemudian investasi itu dikelola oleh Manajer Investasi. Dengan data sejak tahun 2008 (ini yang perlu dicatat sebagai catatan penting) JIWASRAYA menanamkan sahamnya di 14 reksa dana dengan nilai fantastis senilai Rp 19 triliun dengan 99,64 % dalam bentuk SAHAM dan terbesar di dalam saham PT . INTI AGRI RESOURCES senilai Rp. 6 triliun dalam bisnis perdagangan Ikan Hias sedangkan asset yang milikioleh perusahaan tersebut hanya senilai Rp. 332 miliar dan hanya mendapatkan catatan leuntungan ditahun 2008 saat sahamnya dari nilai Rp. 740 melesat jauh naik ke 3.675 ditahun 2015 dan ditahun ini hanya Rp. 50.

Selain itu JIWASRAYA juga berinvestasi melalui reksadana dengan membeli saham senilai Rp. 173 Miliar diperusahaan HASNON INTERNASIONAL (MYRX) dan PT. RIMO INTERNASIONAL LESTARI (RIMO) milik keluarga besar Benny Tjokrosaputra yang tersiar kabar juga terjadi peristiwa GAGAL BAYAR, yang kemudian dikabarkan akan di akuisisi oleh Dato Sri Tahir Pengusaha Papan Atas Indonesia namun langkah ini justru kembali ditarik dalam alur issue politis.

(Sumber GATRA menyebutkan) PERMASALAHAN JIWASRAYA diperuncing kehancurannya saat :

Terjadi Kesalahan Pembentukan harga (MISPRICING) dengan tindakan Saving Plan ditawarkan melalui BANCASSURANCE dengan GUARANTEE RETURN 9-13% sejak tahun 2013 hingga 2018 Terjadi rekayasa harga saham (WINDOW DRESSING) dengan cara secara massif terjadi jual beli saham dengan dressing reksadana dengan cara saham yang over price dibeli kemudian dijual pada harga negosiasi kepada manajer investasi untuk kemudian dibeli kembali oleh Jiwasraya.

Terjadi Tekanan Likuiditas dari Produk saving plan, yang menyebabkan terjadinya penurunan secara drastic kepercayaan  nasabah yang membuat klaim rasio meningkat tajam hingga ke level 85%

Terjadi RECKLESS INVEMENT ACTIVITIES, dengan tampilan Jiwasraya yang banyak melakukan investasi high risk asset untuk mengejar high return dengan tanda :

Investasi saham sebesar 22,4% (Rp. 7 triliun , tapi hanya 5% yang merupakan saham LQ45 (berkinerja baik) Investasi reksadana sebesar 59,1% (Rp. 14,9 triliun). Namun hanya 2% dikelola oleh top tier manajer investasi di Indonesia Perusahaan tidak menerapkan fortopolio manajemen

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani dan khususnya Menteri BUMN Erick Thohir ini saya beranggapan memang super luar biasa menyedot konsentrasi beliau berdua, namun demikian langkah hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung RI yang terus menjalankan penyelidikan dan saat ini sudah memasuki penyidikan perlu sama-sama kita apresiasi dan tentunya ke dua Menteri diatas tidak perlu lagi terpecah konstrasinya dalam penguraian tindak pidana korupsi yang terjadi , cukuplah keduanya konstrasi penuh pada pemberian solusi atas KASUS GAGAL BAYAR nya JIWASRAYA dengan menjamin diterimanya segala HAK NASABAH JIWASRAYA yang mencapai ribuan nasabah baik perorangan maupun korporasi.

Kejaksaan Agung dalam siaran pers sebelumnya memprediksi bahwa negara berpotensi mengalami kerugian Rp 13,7 triliun akibat Jiwasraya tidak menerapkan kehati-hatian dalam berinvestasi. Perusahaan pelat merah itu diketahui telah menempatkan saham sebanyak 22,4 persen atau senilai Rp 5,7 triliun dari aset finansial.

Dari jumlah tersebut hanya 5 persen yang ditempatkan pada saham perusahaan berkinerja baik (LQ 45) dan 95 persen sisanya ditempatkan di saham berkinerja buruk. Kemudian, JIWASRAYA juga menempatkan pada reksa dana saham 59,1 persen dengan nilai mencapai Rp 14,9 triliun, dan 98 persen dari total aset dikelola oleh manajer investasi yang buruk.

Dan malam ini (Selasa- 14 Januari 2020) Kejaksaan Agung RI telah merilis berita telah ditetapkannya 3 (tiga) orang sebagai TERSANGKA dalam Tindak Pidana KORUPSI dalam JIWASRAYA Gate ini , BENNY TJOKRO selaku Komisaris PT. HANSON INTERNASIONAL, HERU HIDAYAT selaku Presiden Komisaris PT. TRADA ALAM MINERAL dan HARRY PRASETYO selaku MANTAN Direktur Keuangan PT. ASURANSI JIWASRAYA (persero).

Sedangkan status hukum terkait PT . INTI AGRI RESOURCES dan PT. RIMO INTERNASIONAL LESTARIS (RIMO) yang disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan JIWASRAYA sebaiknya kita menunggu lanjutan hasil penyidikan oleh Kejaksaan Agung RI.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *