Penetapan DCS, Ini Harapan Politisi PPP

Jakarta, TribunAsia.com – Komisi Pemilihan Umum menjadwalkan penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berlangsung pada 8-12 Agustus 2018, merespon hal tersebut Andi Mariattang berharap dengan diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf h terkait mantan koruptor, terpidana bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, betul-betul dijalankan.

Menurut Andi Mariattang yang juga merupakan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), apa yang dilakukan oleh KPU sebagai upaya lebih dini untuk menjaga marwah DPR.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh KPU RI sebagai upaya lebih dini untuk menjaga marwah DPR yang bermasalah dengan hukum,” ujarnya hari ini, Selasa (7/8).

Lanjut Andi Mariattang, perhelatan Pemilu Serentak 2019 sudah semakin dekat. Untuk menyongsong pesta demokrasi tersebut, tentu KPU sebagai penyelenggara ingin partai politik mencalonkan kader terbaik dan tidak pernah terlibat masalah hukum.

“jangan sampai kita mau bekerja namun ada masalah hukum yang akan mengganggu agenda-agenda nantinya,”tambahnya.

Sebelum maju menjadi Caleg, kader partai politik harus clear latar belakangnya agar masyarakat mampu menilai mereka secara utuh.

“Sebelum maju menjadi Caleg kader partai politik harus clear terkait dari awal dan masyarakat juga berhak untuk menilai profailinnya,” paparnya.

Andi Mariattang merupakan mantan Anggota DPRD Sulawesi Selatan dua periode dan penggiat anti korupsi, kini Andi Mariattang maju sebagai Caleg DPR RI Dapil Sulsel II. Sewaktu menjadi anggota DPRD Andi Marittang dikenal vokal menyuarakan pemberantasan korupsi, maka tidak heran jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang dia menjadi salah satu pembicara pada Lokakarya Etika dan Nilai Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah untuk Pencegahan Korupsi. (ZNR)