TribunAsia.com –
Oleh : Dandhy Dwi Laksono
Tulisan Dandhy Dwi Laksono ini layak jadi renungan bersama.
Dalam setahun rata-rata ada 6.000 gempa di Indonesia. Sebab kepulauan kita yang kaya dan subur ini bukan jatuh dari kepingan surga, melainkan justru karena ditempa di “jalur neraka” (ring of fire).
Tapi bukan gempa yang mencelakai, melainkan bahan dan teknik bangunannya. Peradaban lama Nusantara beradaptasi dengan teknologi rumah panggung yang terjangkau semua kalangan. Yang membedakan status sosial antara rumah panggung milik bangsawan dan rakyat adalah jenis kayu atau ukiran-ukirannya. Tapi esensinya, ini adaptasi yang bisa dilakukan semua orang.
Lalu hutan mulai dikomersialisasi. Rakyat kehilangan bahan baku utama membangun rumah. Sementara proses geologi yang melahirkan gempa, tak pernah berubah. Kayu yang tadinya gratis tinggal mengambil, dan dikerjakan gotong royong, kini menjadi barang mahal. Karena hutan telah langka (akibat kebijakan negara), lalu negara menghibur diri dengan konsep Taman Nasional atau Kawasan Lindung. Artinya, semua yang di luar itu bisa dieksploitasi. Kayu pun makin susah diakses warga umumnya.
Sistem ekonomi dan politik ini lalu menukar kayu dengan semen atau baja ringan. Sebagian masih memakai kayu sebagai rangka atap. Tapi karena teknik bangunannya tak tahan gempa, semua bahan-bahan ini akhirnya mencelakai tuan rumahnya sendiri.
Kini kita menepuk dada sebagai generasi yang lebih modern. Dengan peradaban yang lebih maju. Pagi, siang, malam, yang dibicarakan adalah revolusi industri keempat (4.0) dan kecerdasan buatan alias artificial inteligent (AI). Mungkin karena sudah kehilangan kecerdasan organiknya.
Tapi setiap ada gempa, korban jiwa masih berjatuhan. Padahal kakek nenek kita bisa survive. Karena gempa tak pernah mencelakai, di Siberut, Mentawai, ia dianggap sebagai pertanda datangnya musim buah. Meski pengetahuan gempa sebagai pemicu tsunami sudah lama terputus dan mereka kini berusaha belajar dari tsunami 2010.
Apa adaptasi zaman kita yang masih hidup di “jalur neraka” ini? Apapun adaptasi atau intervensinya, “terjangkau” adalah kata kuncinya. Mengimpor teknologi dari Jepang mungkin salah satu solusi. Tapi apakah terjangkau seperti riwayat teknologi rumah panggung yang bahkan bisa dibangun dari bambu di rumah-rumah ladang di pedalaman? Itulah tantangannya.
Bahan rumah yang lebih ringan juga solusi. Membuatnya terjangkau adalah hal yang lain lagi. Teknik membangun juga bisa dikembangkan. Tapi apakah sistem pendidikan kita dapat memastikan semua orang mengakses pengetahuan ini, adalah hal yang berbeda.
Di Baduy Dalam, rumah tak boleh dibangun dengan merekayasa kontur tanah (tak boleh meratakan tanah untuk bangunan). Bahan bangunan lah yang harus menyesuaikan dengan kontur tanah. Maka rumah-rumah ladang Baduy Dalam memiliki tiang-tiang penyangga yang panjang-pendeknya tak sama.
Tentu saja ini bukan konsep teknik sipil yang diajarkan oleh Pu’un atau leluhur kepada anak cucunya. Tapi sebuah konsep yang dibungkus dengan pantangan adat dan tabu. Sudah menjadi doktrin. “Lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung”. “Panjang pantang dipotong, pendek pantang disambung”.
Tapi apapun itu, toh efektif dan memiliki fungsi-fungsi praksis dan tepat guna.
Lantas kita yang rasional memiliki strategi apa? Apakah kurikulum teknik sipil belajar tentang dasar-dasar pertahanan rumah-rumah rakyat menghadapi gempa, atau hanya belajar bagaimana memperkokoh beton-beton Waskita Karya dan Agung Podomoro ?
Komentar